Jember, GrafikaNews.Com - Menghadapi Musim Hujan, Pemkab Jember mengadakan Focus Group Discussion (FGD) membahas kesiapan dalam menghadapi bencana Megatrust, di Aula PB Sudirman, pada Rabu (02/10/2024) siang.

FGD itu menghadirkan narasumber diantaranya, Pjs Bupati Jember Imam Hidayat, Perwakilan BMKG Ma'muri dan Dosen Politeknik Negeri Banyuwangi Farisq Panduardi.

Megatrust merupakan gempa terbesar yang bisa menyebabkan tsunami, yang pernah terjadi di Nankai Jepang, pada 8 Agustus 2024 baru lalu, yang memungkinkan bisa terjadi di Indonesia.

Menurut PJs Bupati Jember, prinsipnya Pemkab Jember sebenarnya sudah siap dalam menghadapi segala kemungkinan terjadinya bencana. 

"Tetapi bagaimana kemudian memadukan seluruh unsur - unsur yang ada, sebagai persiapan dalam menghadapi bencana, ya walaupun kita tidak ingin terjadi bencana," ujar PJs Bupati Jember.

Untuk itu, kata Imam BPBD Kabupaten Jember akan segera menyusun time linenya, untuk menentukan SOP nya.

"Jadi siapa berbuat apa itu menjadi penting disini," ujarnya.

Namun, menurut Imam masyarakat sudah harus terbiasa dengan gladi kesiapsiagaan bencana. 

"Seperti simulasi begitu ya, mungkin nanti bukan hanya ditingkat kabupaten, tetapi sampai di desa," ujarnya.

Dalam FGD itu, kata Imam juga ada beberapa pengenalan teknologi informasi, yang dapat membantu dalam antisipasi penanganan bencana.

"Karena masyarakat kita ini, meskipun pegang hp, tetapi tidak semua bisa menggunakan. Karenanya, dengan memanfaatkan tempat tempat ibadah, dan tempat strategis lainnya, itu juga menjadi bagus," katanya.

PJs Bupati Jember meminta agar lebih mengkonkritkan lagi, rencana strategis penanggulangan bencana. 

"Jadi tadi saya minta kepada Pak Widodo (Kepala BPBD Kabupaten Jember) mau berapa lama menyusun SOP nya, beliau bilang cukup dua Minggu," katanya.

SOP itu yang lebih penting adalah maping tentang lokasi rawan bencana, sehingga masyarakat bisa mengetahui harus kemana mengevakusi dirinya. 

"Yang jelas, kita ingin masyarakat terbiasa, teredukasi, khususnya masyarakat pesisir selatan Jember ini, ya masyarakat harus terbiasa dengan itu," jelasnya.

Karenanya, saat terjadi bencana, faktanya 38 persen penyelamatannya justru karena upaya sendiri, sedangkan 1,7 persen berasal dari tim penyelamat.

"Tetapi semuanya harus bersinergi, supaya hasilnya lebih maksimal," tandasnya.

"Sebetulnya saya ingin agar kebijakan penanganan bencana itu dapat dituangkan dalam bentuk peraturan, apakah itu perbup atau perda, supaya pelaksanaannya bisa lebih konkrit lagi," imbuhnya. (Gilang/slmt)