Wabup Ngawi Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi, Minta OPD Permudah Akses Wartawan

Ngawi,Grafikanews.com - Pemerintah Kabupaten Ngawi mempertegas komitmennya dalam mengawal transparansi publik dengan menyoroti pentingnya kemudahan akses informasi bagi insan pers, khususnya dalam mengupas tuntas berbagai program prioritas daerah.

Dalam sebuah forum media gathering, Wakil Bupati Ngawi menekankan bahwa penyebaran informasi terkait program pemerintah tidak boleh hanya bertumpu pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. Pasalnya, sebagian besar program pembangunan saat ini bersifat lintas sektor dan saling berkelindan.

Sebagai contoh, program ketahanan pangan, pertanian ramah lingkungan, hingga peremajaan tanaman (replanting) tidak bisa dilepaskan dari koordinasi lintas instansi mulai dari sektor pertanian, pengelolaan sumber daya air, pembangunan infrastruktur, pengolahan hasil bumi, hingga sektor perdagangan.

Pola serupa juga berlaku pada sektor pariwisata yang turut melibatkan sinergi antara dinas pariwisata, pengembangan desa wisata, hingga pemberdayaan koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Berangkat dari kompleksitas tersebut, pemerintah daerah memandang urgensi koordinasi lintas sektor agar para jurnalis dapat mengakses data dan informasi secara cepat, tepat, dan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

"Minimal berbagai program prioritas yang sudah disampaikan itu bisa diberikan kemudahan akses kepada teman-teman media," tegas Wabup Antok.

Melalui sinergi ini, wartawan yang ingin mendalami isu pertanian, perindustrian, infrastruktur, maupun pariwisata dapat langsung terhubung dengan instansi berwenang secara terarah.

Tidak hanya berfokus pada keterbukaan data, arah kebijakan kemitraan Pemkab Ngawi juga membidik aspek peningkatan kapasitas serta kompetensi jurnalis. Pemerintah daerah menilai bahwa penguatan profesionalisme insan pers merupakan bagian integral dari ekosistem demokrasi dan pembangunan daerah.

Wabup berharap Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ngawi dapat terus memfasilitasi peningkatan mutu profesi jurnalistik, termasuk mendorong pengembangan kualifikasi kewartawanan melalui jalur pendidikan dan sertifikasi kompetensi resmi.

Sinergi tersebut tidak sekadar berorientasi pada diseminasi informasi, melainkan bermuara pada peningkatan kualitas produk jurnalistik, penguatan akuntabilitas publik, dan pengawalan yang konstruktif terhadap jalannya pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa prinsip keterbukaan informasi dan profesionalisme pers harus berjalan secara simultan. Pemerintah hadir untuk membuka akses seluas-luasnya sesuai regulasi, sementara media tetap memegang teguh independensi, profesionalisme, serta tanggung jawab sosial kepada publik. (Sal)