Jakarta, Grafikanews.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memaparkan karakteristik geografis hingga kebutuhan penguatan kewenangan dan pembiayaan daerah kepulauan di hadapan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Pemaparan strategis tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).
RDP ini secara khusus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, serta Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti.
Hadir pula Gubernur NTT E. Melkiades Laka Lena bersama jajaran pimpinan dan anggota Baleg DPR RI.
Saat membuka sidang, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa revisi kedua undang-undang provinsi tersebut telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.
Pembahasan diarahkan untuk mengakomodasi kekhasan NTB dan NTT, terutama karakteristik wilayah kepulauan serta potensi pariwisata yang menjadi keunggulan kedua daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pengaturan kekhasan daerah dalam regulasi tersebut.
Menurutnya, karakteristik daerah perlu dilihat secara utuh, mulai dari kondisi geografis, sumber daya alam, sosial budaya, kehidupan keagamaan, hingga potensi sumber pendapatan agar kebijakan pembangunan lebih sesuai dengan kondisi riil.
Dukungan senada juga disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti terkait pengembangan pariwisata serta penguatan kapasitas fiskal daerah.
Merespons hal itu, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal tersebut menegaskan bahwa pengakuan terhadap kekhasan daerah merupakan substansi paling mendasar dari revisi undang-undang ini.
“Bagi kami, hal yang paling penting dari revisi undang-undang ini adalah adanya pengakuan terhadap kekhasan daerah kami,” ujarnya.
Ia memaparkan fakta geografis NTB yang memiliki total luas wilayah mencapai 49.312,19 kilometer persegi.
Dari luas tersebut, wilayah perairan laut mencapai 29.159,04 kilometer persegi atau 59,13 persen, sedangkan daratan hanya seluas 20.153,15 kilometer persegi atau 40,87 persen.
NTB sendiri terdiri atas dua pulau utama, yakni Lombok dan Sumbawa, serta 403 pulau kecil dengan garis pantai sepanjang 2.992,52 kilometer.
Selain itu, posisi geografis NTB dinilai sangat strategis karena Selat Lombok merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Bagi NTB, laut bukan sekadar pemisah antarpulau, melainkan ruang kehidupan, jalur konektivitas, sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi.
Namun, Miq Iqbal mengingatkan bahwa karakter kepulauan membawa konsekuensi tinggi terhadap biaya pembangunan, distribusi logistik, transportasi, hingga jangkauan pelayanan publik.
Oleh karena itu, pengembangan pariwisata dan ekonomi kelautan membutuhkan dukungan kebijakan yang sepadan, mulai dari konektivitas antarpulau, pelabuhan, dermaga, infrastruktur dasar, hingga pembiayaan yang memadai.
Ia juga mendorong penguatan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah melalui sejumlah alternatif pembiayaan yang memiliki landasan hukum jelas, seperti pengembangan skema penerimaan dari aktivitas pariwisata serta pemanfaatan obligasi daerah.
Lebih lanjut, Miq Iqbal menyoroti kedekatan geografis dan keterkaitan kepentingan pembangunan antara NTB dan NTT yang selama ini telah diperkuat bersama Bali melalui forum regional KRBNN.
“NTB dan NTT ini bukan cita-cita untuk bersatu, tetapi sebuah takdir untuk bersatu,” ungkapnya.
Ia berharap revisi undang-undang ini dapat menghasilkan pengakuan yang lebih operasional terhadap karakteristik daerah, disertai dukungan fiskal yang memperhitungkan beban geografis kepulauan.
Dengan dukungan regulasi tersebut, kekayaan laut dan pariwisata diharapkan mampu diolah menjadi motor pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke pulau-pulau kecil. [Red]




Cegah Perundungan dan Kekerasan Anak, Wa...
Jadi Tuan Rumah GWP 2026, Wagub NTB Doro...
Kemenkum NTB Siapkan Produk Indikasi Geo...