Mataram, Grafikanews.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ajakan tersebut secara khusus ditujukan kepada lingkungan keluarga dan satuan pendidikan guna menekan praktik perundungan atau bullying di sekolah.
Pesan ini disampaikan Wagub saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Fisik dan Seksual serta Pendewasaan Usia Perkawinan di SMAN 1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (16/11/2026).
Kegiatan edukatif tersebut diselenggarakan oleh Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak.
Pemerintah dinilai tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa adanya dukungan penuh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas.
Menurutnya, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah NTB tidak boleh dibiarkan terus meningkat.
"Kita tidak boleh menyalahkan pihak mana pun, tetapi tugas kita bersama adalah memastikan angka tersebut tidak boleh terus beranjak lebih tinggi, tetapi harus berhenti. Bahkan kita harus mampu menurunkan angka tersebut," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan terkecil sekaligus fondasi utama dalam memberikan perlindungan bagi anak.
Oleh karena itu, keluarga harus menjadi ruang yang aman, nyaman, serta penuh perhatian dan kasih sayang agar anak tidak mencari pelarian di luar rumah.
Selain keluarga, pihak sekolah juga memegang tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah bagi seluruh peserta didik.
Wagub meminta kepala sekolah beserta para guru untuk memastikan tidak ada praktik perundungan maupun kekerasan di lingkungan sekolah.
"Jangan sampai dengan adanya bullying dan kekerasan terhadap anak membuat mereka takut untuk datang dan hadir di sekolah," ujarnya.
Ia juga mengingatkan para pendidik agar memberikan perhatian secara langsung kepada siswa serta menjalankan tanggung jawab profesionalnya selama berada di sekolah.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub turut mengapresiasi prestasi SMAN 1 Praya yang dikenal sebagai salah satu sekolah favorit di Kabupaten Lombok Tengah.
Ia berpesan agar para siswa memanfaatkan masa pendidikan selama tiga tahun untuk terus belajar, mengembangkan potensi, dan mencetak prestasi.
Menurutnya, kesempatan menempuh pendidikan di sekolah unggulan harus dibuktikan melalui kemampuan diri, bukan karena latar belakang keluarga atau kedudukan orang tua.
"Kalian memang layak menjadi pelajar di SMAN 1 Praya karena prestasi yang dimiliki. Dalam meraih prestasi, anak-anak laki-laki dan perempuan harus berkompetisi secara sehat," pesannya.
Wagub juga menyinggung pentingnya pemerataan akses pendidikan di tengah tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di SMAN 1 Praya.
Ia berharap keterbatasan ruang kelas maupun tenaga pendidik yang ada tidak mengurangi kualitas pelayanan pendidikan bagi para siswa.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Praya, H. Kadian, memaparkan sejumlah tantangan operasional yang tengah dihadapi pihak sekolah.
Ia menjelaskan bahwa kapasitas ideal sekolah tersebut sebenarnya sekitar 1.300 siswa dengan 36 rombongan belajar (rombel).
Namun, saat ini jumlahnya mencapai 41 rombel atau mengalami kelebihan sebanyak lima rombel dari kapasitas ideal.
Kondisi tersebut membuat jajaran sekolah harus bekerja ekstra dalam mengelola proses pembelajaran agar layanan pendidikan tetap terpenuhi.
Selain persoalan kapasitas ruang belajar, SMAN 1 Praya juga tercatat masih mengalami kekurangan sebanyak 20 tenaga guru.
Untuk menunjang kelancaran operasional, pihak sekolah mempekerjakan tenaga honorer yang terdiri atas 20 tenaga guru dan pegawai tidak tetap (PTT).
Tantangan muncul pada aspek pembiayaan karena pembayaran honor tersebut tidak dapat dibebankan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Pembiayaan tenaga honorer GPP dan PTT ini sekitar Rp26 juta per bulan. Ini yang membuat kami setiap awal bulan harus berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut," ungkapnya.
Meski selama ini kebutuhan honor tersebut masih dapat diatasi melalui dukungan sumbangan orang tua atau wali murid, pihak sekolah tetap berharap adanya perhatian dari pemerintah.
Dalam pemaparannya, Kadian juga menyoroti persoalan pernikahan usia dini yang berdampak langsung pada keberlanjutan pendidikan siswa.
Pada tahun ajaran 2025/2026 lalu, tercatat satu orang siswa SMAN 1 Praya terpaksa putus sekolah akibat menikah.
Pihak sekolah berharap kasus serupa dapat dicegah sepenuhnya sehingga tidak kembali terulang pada tahun ajaran 2026/2027.
Di balik berbagai keterbatasan yang ada, SMAN 1 Praya terus menorehkan capaian positif di bidang akademik maupun nonakademik dengan lulusan yang tersebar di sektor pemerintahan hingga lembaga legislatif.
Kepala sekolah berharap dukungan pemerintah daerah dapat terus mengalir agar kualitas pelayanan pendidikan di SMAN 1 Praya semakin meningkat.
[Red]




Cegah Perundungan dan Kekerasan Anak, Wa...
Jadi Tuan Rumah GWP 2026, Wagub NTB Doro...
Kemenkum NTB Siapkan Produk Indikasi Geo...