Jakarta, Grafikanews.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian signifikan dalam penyelesaian persoalan agraria di tanah air.
Dalam kurun waktu hampir 12 tahun terakhir, tercatat lebih dari 58.000 kasus pertanahan masuk ke lingkungan kementerian tersebut.
Dari jumlah keseluruhan itu, sebanyak 35.294 kasus di antaranya telah berhasil diselesaikan hingga 3 November 2026.
Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, memaparkan rincian capaian kinerja tersebut.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%," ujar Yaved.
Penanganan kasus pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN sendiri diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama.
Pengelompokan yang meliputi sengketa, konflik, dan perkara ini mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Sengketa pertanahan didefinisikan sebagai perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
Sementara itu, konflik pertanahan merupakan perselisihan yang melibatkan perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, maupun lembaga yang memiliki kecenderungan atau telah berdampak luas.
Adapun perkara pertanahan adalah perselisihan tanah yang proses penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
Yaved menambahkan, khusus pada tahun 2026 ini saja, pihaknya sudah berhasil menuntaskan sebanyak 1.164 kasus pertanahan.
“Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, turut memaparkan capaian penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026.
Pemaparan tersebut menyoroti capaian penyelamatan aset negara dan penyelesaian Target Operasi (TO) pemberantasan mafia tanah.
Sepanjang tahun ini, penanganan tindak pidana pertanahan berhasil menyelamatkan aset dengan nilai mencapai sekitar Rp5,286 triliun.
“Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar 5 triliun 286 miliar rupiah,” ungkap Hendra.
Meskipun nilai aset yang diselamatkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah Target Operasi (TO) yang ditangani justru meningkat pesat.
Pada tahun 2025, jumlah TO tercatat sebanyak 102 kasus, sedangkan pada tahun 2026 meningkat menjadi 120 TO.
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 TO telah diselesaikan pada tahun ini, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10 TO," pungkasnya.
[Red]




Jalan Menuju Pusat Pemerintahan Tanjung ...
Hadiri Fun Walk Hari Bhakti Kemenimipas ...
BPBD Lombok Utara Pasang Rambu Evakuasi ...