Lombok Barat, Grafikanews.com - Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference Indonesia 2026.
Forum internasional bergengsi ini berlangsung pada 16–20 November 2026 di Hotel Sheraton Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan tersebut mempertemukan lebih dari 100 peserta dan mitra strategis dari 25 negara untuk memperkuat kolaborasi global dalam perlindungan satwa liar serta pelestarian keanekaragaman hayati.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang hadir memberikan sambutan pembukaan pada Senin (16/11/2026), menegaskan pentingnya posisi daerahnya dalam peta konservasi dunia.
Menurutnya, NTB tidak hanya memiliki kekayaan alam dan destinasi wisata yang mendunia, tetapi juga menyimpan keanekaragaman hayati yang menjadi aset penting bagi keberlanjutan ekosistem.
Saat ini, NTB memiliki tiga kawasan taman nasional utama, yakni Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Tambora, dan Taman Nasional Moyo Satonda.
Wilayah ini juga menjadi habitat alami bagi berbagai satwa liar, mulai dari rusa timor sebagai fauna identitas Provinsi NTB, kijang, musang Rinjani, hingga celepuk Rinjani.
Selain itu, terdapat pula burung madu Lombok, kepodang kuning, serta kawasan habitat hiu paus di perairan Teluk Saleh, Sumbawa.
“NTB bukan sekadar gugusan pulau yang menawan, melainkan juga benteng perlindungan bagi keanekaragaman hayati yang sangat kaya,” ungkap perempuan yang akrab disapa Wagub Dinda tersebut.
Ia menilai kekayaan ekologis tersebut menghadirkan tanggung jawab besar untuk memastikan upaya perlindungan alam dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terlebih, tantangan konservasi saat ini dinilai semakin kompleks, mulai dari penurunan populasi satwa akibat perburuan dan perdagangan ilegal, penyusutan habitat alami, hingga meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar.
Karena itu, upaya konservasi tidak dapat hanya mengandalkan regulasi dan aparat pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat lokal, sektor swasta, lembaga internasional, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Pelestarian satwa liar hanya dapat berhasil apabila masyarakat di sekitarnya merasa memiliki, ikut melindungi dan mendapatkan manfaat kesejahteraan dari terjaganya ekosistem tersebut,” tegasnya.
Komitmen tersebut disebut sejalan dengan visi pembangunan NTB Makmur Mendunia yang menempatkan ekonomi hijau dan pariwisata berkualitas sebagai bagian dari fondasi pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi NTB berharap forum GWP 2026 dapat menjadi ruang pertukaran pengetahuan sekaligus menghasilkan langkah konkret dalam membangun hubungan harmonis antara manusia dan satwa liar.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan RI, Dr. Dwi Januanto Nugroho, menyoroti semakin kompleksnya kejahatan terhadap satwa liar yang kini berkembang menjadi jaringan kriminal terorganisasi lintas negara.
Menurutnya, perdagangan ilegal satwa liar tidak lagi sebatas aktivitas pemburu atau pedagang lokal, tetapi telah melibatkan jaringan kejahatan yang berkaitan dengan korupsi, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang.
“Kejahatan terhadap satwa liar bukan hanya persoalan konservasi, tetapi juga merupakan tantangan dalam penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, perekonomian, dan kerja sama internasional,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Global Wildlife Program bukan sekadar program pendanaan, melainkan kemitraan global yang menghubungkan negara, lembaga, para ahli, dan mitra pembangunan untuk memperkuat kebijakan, kapasitas teknis, serta solusi nyata dalam perlindungan satwa liar.
Indonesia sendiri telah terlibat dalam berbagai tahapan program GWP melalui siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF), mulai dari GEF-6, GEF-7, hingga GEF-8.
Melalui program tersebut, pendekatan konservasi terus dikembangkan mulai dari penguatan penegakan hukum dan koordinasi nasional, pengelolaan lanskap, perlindungan habitat, hingga penguatan mata pencaharian masyarakat secara berkelanjutan.
“Kami meyakini bahwa konservasi dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Kita tidak dapat melindungi satwa liar tanpa melindungi habitatnya,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan United Nations Development Programme (UNDP) di Indonesia, Sara Ferrer Olivella, mengapresiasi kepemimpinan Kementerian Kehutanan RI serta kepercayaan Pemerintah Indonesia terhadap UNDP dalam mendukung program konservasi melalui tiga siklus GEF secara berkelanjutan.
Ia juga mengapresiasi dukungan Global Environment Facility dan kepemimpinan World Bank Group dalam mengoordinasikan kemitraan global serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan antarnegara.
Menurut Sara, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa upaya konservasi harus berkembang melampaui pendekatan penegakan hukum semata, dengan menyertakan perlindungan habitat, penguatan ekonomi masyarakat, kesetaraan gender, dan keterlibatan sektor swasta.
“Penegakan hukum tetap menjadi elemen yang sangat penting. Namun, penegakan hukum saja tidaklah cukup,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sara memaparkan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama dalam penguatan program konservasi global.
Pertama, konservasi harus melihat tantangan secara menyeluruh dengan tidak hanya menangani ancaman individual, tetapi juga memperkuat pengelolaan lanskap, tata kelola lintas sektor, dan perlindungan ekosistem.
Kedua, konservasi harus menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dengan melibatkan masyarakat lokal, penjaga hutan, kelompok patroli, serta memberikan ruang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dan mengambil peran kepemimpinan.
“Perempuan bukan sekadar penerima manfaat dari program konservasi, melainkan juga pemimpin aktif, penggerak perubahan, serta mitra penting dalam upaya melindungi alam,” katanya.
Ketiga, konservasi membutuhkan kemitraan, kelembagaan, dan investasi yang kuat, termasuk keterlibatan sektor swasta serta dukungan pembiayaan jangka panjang agar program tetap berkelanjutan setelah proyek berakhir.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan perlindungan sosial dan lingkungan, kesetaraan gender, keterlibatan masyarakat, serta kemitraan sebagai fondasi sejak tahap perencanaan proyek, bukan sekadar persyaratan administratif.
Melalui penyelenggaraan GWP Annual Conference 2026 di NTB, kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat diharapkan terbangun semakin kuat sekaligus memperkokoh posisi NTB sebagai wilayah strategis dalam pengembangan ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan. [Red]




Jadi Tuan Rumah GWP 2026, Wagub NTB Doro...
Kemenkum NTB Siapkan Produk Indikasi Geo...
Jalan Menuju Pusat Pemerintahan Tanjung ...