MAGETAN, Grafikanews.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Magetan menggelar operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal, di beberapa wilayah Kabupaten Magetan. Oprasi yang digelar bersama dengan Bea Cukai Madiun, Kepolisian Resor Magetan, dan Kejaksaan Negeri Magetan ini dilakukan di tiga titik, yakni Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Panekan. Kamis (22/5/2025).
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Magetan, Gunendar mengatakan adanya rumor bahwa sekarang ini peredaran rokok ilegal masih terus beredar dikalangan masyarakat, kali ini jaringannya dari rumah ke rumah.

"Namun kita masih mendengar slentingan kabar bahwa masih ada peredaran rokok ilegal di kalangan masyarakat. Kami bersama tim akan mendalami kembali, karena sesuai informasi peredaran itu sudah berbentuk jaringan dari rumah ke rumah. Artinya tidak dijual bebas, tidak dijual umum. Mereka tidak menjual ke warung atau ke toko," ungkapnya.
Maka dari itu akan dirumuskan kembali pelaksanaan operasi gabungan pada rumah yang terindikasi peredaran rokok ilegal. Harus dengan landasan hukum yang kuat.
"Kedepannya kami akan rumuskan lebih dulu, tidak bisa gegabah untuk melakukan operasi bersama, penggeladahan di rumah-rumah. Harus dilandasi dengan hukum kuat. Harus ada rumusan baru," imbuh Gunendar.
Dia juga mengatakan dalam operasi yang telah dilakukan selama 2 hari ini, yakni 21 dan 22 Mei 2025 hasilnya masih nihil. Ini bisa jadi adalah kesuksesan dari pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan sejak tahun 2022 kemarin.
"Sampai dengan saat ini, hasil operasi bersama yang kita lakukan 2 hari ini, hasilnya masih nihil. Mudah-mudahan ini adalah bentuk kesuksesan dari pelaksanaan sosialisasi yang gencar kita lakukan dari tahun 2022," tegasnya.
Untuk itu, Gunendar menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut ikut serta dan peduli dalam pencegahan peredaran rokok ilegal. Karena dengan kepedulian inilah yang dapat menekan adanya peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Magetan.
Operasi gabungan ini adalah sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). (Pha)




Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Layanan...
Harmonisasi Dua Raperda Sumbawa, Kemenku...
Perkuat Layanan Bantuan Hukum, Kemenkum ...