Perkuat Layanan Bantuan Hukum, Kemenkum NTB Teken Addendum Kontrak dengan Tiga PBH

Mataram, Grafikanews.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melakukan penandatanganan Addendum Kontrak Bantuan Hukum.

Penandatanganan ini dilakukan bersama tiga Pemberi Bantuan Hukum (PBH) sebagai langkah nyata untuk memperkuat pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Kegiatan strategis tersebut dilangsungkan di Ruang Kepala Kanwil Kemenkum NTB pada Selasa (10/11/2026).

Acara ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri.

Turut hadir mendampingi di antaranya Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bantuan Hukum, serta Sekretariat Bantuan Hukum.

Sementara itu, perwakilan dari tiga PBH yang hadir meliputi Posbakumadin Dompu, LKBH Ksatria, dan LKBH Universitas Samawa.

Penandatanganan addendum ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan pelaksanaan kerja sama di bidang layanan hukum.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penguatan koordinasi agar pelaksanaan kontrak berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, berharap kerja sama yang telah terjalin baik dengan para PBH ini dapat terus terjaga.

Ia juga menargetkan peningkatan kualitas kerja sama ini sejalan dengan semakin optimalnya layanan bantuan hukum kepada masyarakat luas.

"Keberlanjutan sinergi antara Kanwil Kemenkum NTB dan PBH menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan, memperoleh layanan bantuan hukum yang berkualitas serta akses terhadap keadilan," ujarnya.

Ke depannya, Kanwil Kemenkum NTB melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum akan terus melakukan langkah koordinasi, monitoring, dan evaluasi.

Langkah pemantauan bersama tim Pokja dan Sekretariat Bantuan Hukum ini dilakukan untuk memastikan setiap PBH menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan.

Langkah ini juga ditujukan untuk memastikan setiap program pendampingan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Melalui penguatan kerja sama ini, Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen penuh untuk memastikan layanan bantuan hukum di daerah terus berkembang.

Harapannya, layanan keadilan ini menjadi semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan di Nusa Tenggara Barat.

[Red]