Harmonisasi Dua Raperda Sumbawa, Kemenkum NTB Perkuat Kepastian Hukum Tata Ruang dan Permukiman

Mataram, Grafikanews.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan rapat pengharmonisasian dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan strategis ini dilangsungkan di Ruang Transit Kanwil Kemenkum NTB pada Rabu (11/11/2026).

Tujuan utamanya adalah memastikan substansi regulasi daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, tahapan ini juga penting agar aturan yang disusun dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, memberikan apresiasi atas komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Apresiasi ini diberikan karena pemda dinilai proaktif dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan di daerahnya.

Menurutnya, harmonisasi menjadi bagian krusial dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum NTB.

Sinergi tersebut bertujuan untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas sekaligus mampu memberikan kepastian hukum yang utuh.

“Regulasi daerah tidak hanya harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif. Karena itu, proses harmonisasi menjadi ruang penting untuk menyempurnakan substansi sebelum regulasi ditetapkan,” ujarnya.

Rapat pembahasan selanjutnya dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Erbata Sri Muliatini.

Ia menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan strategis sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan.

Proses ini mutlak diperlukan untuk memastikan rancangan peraturan tidak bertentangan, tidak tumpang tindih, serta memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik.

Adapun dua Raperda yang dibahas meliputi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026–2046.

Satu regulasi lainnya adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Dalam pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah, tim perancang Sitti Afina memberikan catatan terkait penetapan kawasan rawan bencana tingkat tinggi.

Pemerintah daerah diminta menyertakan batas spasial dan klasifikasi berdasarkan jenis bencana agar tidak seluruh wilayah kecamatan dinilai memiliki kerawanan yang sama.

Selain itu, ketentuan pemberian insentif bagi aparatur pemerintah daerah dalam bentuk urun saham perlu dilengkapi dengan dasar hukum dan mekanisme kerja sama yang jelas.

Sementara itu, pada pembahasan Raperda tentang perumahan dan permukiman kumuh, Baiq Rara menyoroti poin pengaturan pendampingan.

Pengaturan pendampingan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat ini dinilai harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Penetapan jangka waktu satu tahun dinilai perlu dibuat lebih fleksibel guna mengakomodasi lokasi yang membutuhkan penanganan segera.

Pembahasan tersebut juga menekankan perlunya pembedaan secara spesifik antara penyampaian aspirasi dalam proses penyusunan rencana dengan penyampaian keberatan hasil penetapan.

Sebagai tindak lanjut, rapat harmonisasi ini diakhiri dengan prosesi penandatanganan Berita Acara Selesai Harmonisasi sesuai kesepakatan bersama.

Melalui proses berkelanjutan ini, Kanwil Kemenkum NTB terus menegaskan komitmennya dalam mendampingi pemda untuk mewujudkan produk hukum yang harmonis dan berkualitas bagi masyarakat.

[Red]