Perkuat Pengelolaan Data, Kanwil Kemenkum NTB Ikuti Evaluasi Dashboard Kekayaan Intelektual

Ubud, Grafikanews.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Evaluasi Dashboard Monitoring Kinerja Program Kekayaan Intelektual.

Kegiatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum tersebut dilaksanakan pada 5–6 Oktober 2026 di Sthala Ubud Bali by Marriott, Ubud, Bali.

Forum ini menjadi ajang penguatan pemahaman bagi Kantor Wilayah dalam memanfaatkan dashboard sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kinerja.

Langkah tersebut sekaligus bertujuan untuk mendukung pengelolaan data Kekayaan Intelektual (KI) agar menjadi lebih terarah dan terukur.

Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum NTB bersama perwakilan Kantor Wilayah lainnya memperoleh penguatan materi dari sejumlah narasumber ahli.

Pemateri yang dihadirkan berasal dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pembahasan secara khusus diarahkan pada upaya optimalisasi dashboard, integrasi data, hingga aspek keamanan informasi.

Pemanfaatan data kinerja sebagai landasan dasar pengambilan keputusan dan penyusunan target yang akuntabel juga turut menjadi fokus utama pemaparan.

Narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, I Gede Wira Adhi Darmawan, menekankan pentingnya peran dashboard ini.

Menurutnya, platform tersebut harus dijadikan sebagai instrumen strategis dalam membangun ekosistem Kekayaan Intelektual yang kuat di daerah.

“Dashboard tidak hanya menyajikan jumlah layanan dan pendaftaran, tetapi perlu dimanfaatkan untuk memetakan potensi daerah, kebutuhan pendampingan, perkembangan pelindungan, serta peluang pemanfaatan Kekayaan Intelektual,” jelasnya.

Sementara itu, Iswarayuda Bayu Agutama selaku narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital turut memberikan pandangannya.

Ia menyoroti betapa pentingnya tata kelola data dan keamanan informasi dalam proses pengembangan sebuah dashboard.

Baginya, keseragaman definisi indikator, kejelasan penanggung jawab data, standardisasi metadata, serta validasi data merupakan bagian krusial.

Elemen-elemen tersebut akan memastikan dashboard mampu menjadi sumber informasi yang konsisten dan dapat diandalkan.

“Pengelolaan dashboard perlu memperhatikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, termasuk pengaturan hak akses sesuai peran dan kewenangan,” ujarnya.

Penguatan materi juga diberikan oleh narasumber dari Politeknik STIA LAN Jakarta, Alih Nugroho, yang membahas transformasi digital dalam manajemen kinerja.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran dashboard perlu membantu organisasi untuk melihat kondisi kinerja secara menyeluruh dan komprehensif.

Fungsi ini harus mencakup pemantauan target, realisasi, persentase capaian, kesenjangan, tren perkembangan, hingga tindak lanjut yang diperlukan ke depannya.

“Dashboard bukan sekadar alat untuk melihat angka capaian, tetapi harus membantu organisasi memahami kondisi kinerja, mengenali kesenjangan, dan menentukan tindakan perbaikan secara terukur,” ungkapnya.

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum NTB dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata dari upaya memperkuat pengelolaan Program Kekayaan Intelektual berbasis data di daerah.

Hasil dari kegiatan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti secara serius melalui pemeriksaan dan pemutakhiran data capaian beserta seluruh data dukungnya.

Penguatan pembagian tanggung jawab terkait pengelolaan data di lingkup internal juga akan menjadi prioritas.

Selain itu, Kanwil Kemenkum NTB akan terus mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, Sentra Kekayaan Intelektual, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Serangkaian langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pemanfaatan data dashboard secara optimal dalam menentukan berbagai prioritas program.

Tujuan akhirnya adalah untuk terus meningkatkan kualitas layanan Kekayaan Intelektual bagi seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

[Red]