Kemenkum NTB dan Ditjen AHU Evaluasi Anggaran 2026, Optimalkan Pelayanan Hukum

Mataram, Grafikanews.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) melaksanakan supervisi dan evaluasi anggaran DIPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun Anggaran 2026, Rabu (21/10), di Kantor Wilayah Kemenkum NTB.

Kegiatan ini membahas capaian penyerapan anggaran, kendala pelaksanaan, serta langkah untuk mendukung pencapaian target kinerja pelayanan hukum.

Membuka kegiatan, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Puri Adriatik, mengapresiasi pendampingan tim Ditjen AHU. Ia turut memaparkan capaian penyerapan anggaran dan kendala yang dihadapi untuk mendapatkan arahan penyelesaian.

Ketua Tim Ditjen AHU, Fandyla Wahyu, mengapresiasi penyerapan anggaran dan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kanwil Kemenkum NTB yang dinilai telah berjalan dengan baik. Ia mengingatkan agar setiap kendala segera dikoordinasikan dengan penanggung jawab anggaran di pusat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Risman Somantri, menekankan pentingnya menghubungkan pengelolaan anggaran dengan manfaat pelayanan bagi masyarakat.

“Setiap anggaran yang digunakan harus mendukung pelayanan hukum yang semakin baik dan mudah diakses masyarakat. Evaluasi ini menjadi kesempatan untuk mengatasi kendala, menjaga akuntabilitas, dan memastikan target kinerja tercapai,” ujarnya.

Melalui supervisi ini, Kanwil Kemenkum NTB bersama Ditjen AHU memperkuat koordinasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran dan kualitas pelayanan hukum. [Red]