Harmonisasi 3 Raperda Lombok Barat, Kemenkum NTB Pastikan Regulasi Selaras Aturan

Mataram, Grafikanews.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar rapat pengharmonisasian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap produk hukum di daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat strategis ini dilangsungkan di Ruang Transit Lantai III Kanwil Kemenkum NTB pada Kamis (12/11/2026).

Jalannya rapat dibuka langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Erbata Sri Muliatini.

Ia menegaskan bahwa pengharmonisasian merupakan tahapan krusial untuk memastikan substansi Raperda selaras dengan regulasi di atasnya.

Langkah ini juga dinilai sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi pengaturan di daerah.

Pembahasan rapat yang dimoderatori oleh Rio Dwi Nugroho tersebut secara khusus mengkaji tiga Raperda milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Ketiga regulasi itu yakni Raperda perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Lombok Barat.

Selain itu, dibahas pula Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada pembahasan administrasi kependudukan, tim perancang Baiq Rara menyampaikan sejumlah catatan penyempurnaan, seperti pengaturan hak masyarakat atas pemulihan dan ganti rugi jika terjadi kesalahan pelayanan.

Sementara itu, Jupriadi Putra menyoroti kesesuaian prosedur pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Raperda BPR Lombok Barat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

Untuk Raperda lingkungan hidup, Rio Dwi Nugroho menitikberatkan pada penyelarasan substansi rumusan kebijakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya.

Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, turut menegaskan bahwa harmonisasi adalah bagian tak terpisahkan dalam menjaga kualitas regulasi daerah.

“Produk hukum daerah harus disusun secara cermat, tidak hanya dari sisi substansi, tetapi juga kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Melalui pengharmonisasian, kita memastikan setiap regulasi memiliki landasan hukum yang tepat, tidak tumpang tindih, dan dapat dilaksanakan secara efektif,” tegas Risman.

Rapat pengharmonisasian ketiga Raperda tersebut akhirnya mencapai kesepakatan bersama antarpihak yang hadir.

Kesepakatan itu langsung ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB bersama Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lombok Barat.

Melalui kegiatan fasilitasi ini, Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat perannya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

[Red]