SAQ Keterbukaan Informasi NTB Capai 100, Gubernur Iqbal Sebut Kepercayaan Publik Harus Dibangun

Jakarta, Grafikanews.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil mencatat peningkatan yang sangat signifikan dalam evaluasi keterbukaan informasi publik daerah.

Nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) NTB pada ajang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 sukses mencapai angka sempurna 100.

Torehan tersebut meningkat tajam sebanyak 37 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 63.

Capaian membanggakan ini dipaparkan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta pada Rabu (11/11/2026).

Didampingi oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif semata.

Lebih dari itu, keterbukaan dituntut harus menjadi sebuah budaya yang mengakar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

“Buat kami di Provinsi NTB, keterbukaan informasi ini bukan soal pemenuhan kewajiban lagi, tapi ini soal corporate culture juga. Ini sudah jadi budaya birokrasi,” ujar Iqbal.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan kebutuhan mendasar pemerintah untuk membangun kepercayaan dan memperoleh dukungan penuh dari masyarakat.

Guna mewujudkan visi tersebut, Pemprov NTB terus memperkuat pengelolaan informasi melalui integrasi dan konsolidasi data lintas perangkat daerah.

Upaya strategis ini telah mencakup lebih dari 800 poin data dan terhubung langsung dengan 10 kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Pemprov NTB juga telah membangun dashboard informasi khusus yang memungkinkan masyarakat mengakses data secara jauh lebih mudah.

Melalui dashboard tersebut, publik tidak hanya disuguhkan data mentah, melainkan informasi yang telah diolah matang menjadi infografis dan analisis.

Gubernur juga menekankan bahwa keterbukaan informasi ini harus berdampak langsung pada meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

“Pada akhirnya, keterbukaan informasi harus membuat masyarakat semakin percaya kepada pemerintah, mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, serta memiliki ruang untuk ikut mengawasi dan menentukan arah pembangunan," tegasnya.

Baginya, ukuran keberhasilan keterbukaan informasi tidak semata-mata terletak pada besarnya nilai evaluasi atau banyaknya dokumen yang dipublikasikan, melainkan pada kerja nyata dan terbangunnya kepercayaan publik.

[Red]