Mataram, Grafikanews.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menekankan pentingnya peran aktif suami dalam mendampingi istri saat menjalani pelayanan Keluarga Berencana (KB).
Menurutnya, keberhasilan program KB tidak hanya dinilai dari tingginya jumlah peserta, tetapi juga dari kehadiran suami yang menentukan kebahagiaan seorang istri.
Pesan strategis tersebut disampaikan Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda saat membuka kegiatan Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026.

Acara yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi NTB ini berlangsung di Hotel Lombok Astoria Mataram pada Selasa (17/11/2026).
Dalam arahannya, Ummi Dinda menyoroti fenomena di lapangan di mana mayoritas kaum ibu datang ke fasilitas layanan KB seorang diri sambil menggendong atau menuntun anak tanpa kehadiran suami.
Ia menilai aspek psikologis dan kebahagiaan perempuan sangat menentukan kesejahteraan kehidupan rumah tangga di masa depan.
"Dalam setiap pelayanan KB yang kita kunjungi, mohon ingatkan para suami untuk meluangkan waktu mendampingi istrinya saat pemasangan KB. Sukses KB bukan hanya dinilai dari jumlah peserta, tetapi perempuan harus bahagia. Kebahagiaan perempuan menentukan kesejahteraan kehidupan rumah tangga, sehingga peran bapak-bapak sangat diharapkan," tegas Ummi Dinda.
Di hadapan para kepala BKKBN kabupaten/kota, wakil bupati, serta tamu undangan, ia mendorong para pejabat dan pria yang hadir untuk menjadi teladan bagi keluarga masing-masing dengan selalu mengantar istri mengakses layanan kontrasepsi.
Lebih lanjut, Wagub menjelaskan bahwa esensi program KB yang telah membuat Indonesia disegani dunia bukan sekadar membatasi jumlah anak atau menekan laju pertumbuhan penduduk.
Pengaturan jarak kelahiran dinilai memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi orang tua untuk mempersiapkan finansial, pendidikan, serta masa depan yang lebih berkualitas bagi anak-anak mereka.
Terkait tata kelola logistik, Ummi Dinda mengingatkan seluruh jajaran pengelola Alkon, tenaga kesehatan, dan penyuluh KB agar tidak terjebak pada urusan teknis gudang dan angka distribusi semata.
Di balik ketersediaan alat kontrasepsi, tersimpan hak dasar keluarga NTB untuk merencanakan masa depan secara sehat dan bermartabat.
Jika rantai pasok terhambat, dampaknya akan langsung dirasakan keluarga, mulai dari risiko kehamilan yang tidak direncanakan hingga ancaman angka kematian ibu dan bayi.
Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2025, NTB mencatatkan rata-rata jumlah anak per perempuan masa usia subur (Total Fertility Rate) sebesar 2,36 persen.
Proporsi kebutuhan KB modern yang terpenuhi mencapai 88,2 persen dengan tingkat kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 7,7 persen, serta angka prevalensi kontrasepsi modern sebesar 59,1 persen.
Sementara itu, persentase peserta KB aktif untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berada di angka 35,1 persen, dan pasangan usia subur dengan kehamilan risiko tinggi masih tercatat sebesar 34,6 persen.
Menutup sambutannya, Wagub NTB mengapresiasi Perwakilan BKKBN Provinsi NTB yang terus mengawal penguatan sistem rantai pasok kontrasepsi hingga ke lini lapangan.
Ia berharap forum tata kelola Alkon tahun 2026 ini mampu merumuskan solusi konkret atas berbagai kendala distribusi dan pelaporan aplikasi logistik demi memastikan layanan KB yang merata dan berkesinambungan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Makripuddin, menjelaskan bahwa upaya pengendalian penduduk melalui program KB memiliki peran krusial dalam pencegahan kehamilan berisiko tinggi.
Upaya tersebut menyasar pencegahan istilah "4 Terlalu", yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak.
"Kami berharap melalui forum ini dapat tercapai kesepakatan bersama untuk mengoptimalkan tata kelola dan distribusi logistik alat serta obat kontrasepsi sebaik-baiknya," jelasnya.
Ia menambahkan, layanan kontrasepsi tidak hanya berfungsi untuk mengatur kelahiran, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pencegahan stunting dari hulu yang merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Lalu Makripuddin turut melaporkan berbagai capaian prestasi membanggakan yang diraih NTB sepanjang tahun 2026 di tingkat nasional maupun regional.
Capaian tersebut antara lain Juara 1 Nasional Apresiasi Desa/Kelurahan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang diraih Desa Raba Baka Kabupaten Dompu, serta Peringkat 1 Terbaik Nasional dalam Pelayanan KB yang dicapai Kabupaten Lombok Timur.
Provinsi NTB sendiri sukses meraih Peringkat 2 Nasional Pelayanan KB tingkat Provinsi, disusul Juara 2 Regional III Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang diraih SMA Negeri 1 Woja Kabupaten Dompu.
Selain itu, NTB meraih Juara 2 Nasional Semarak Kreasi Penggiat Stunting untuk kategori Kreasi Alat Permainan Edukatif (APE) serta Juara 3 Nasional dalam kategori Pengasuhan Peduli Lingkungan.
Pada ajang tahunan Genting Collaboration Summit, tiga mitra dari NTB juga berhasil meraih penghargaan Mitra Kerja Orang Tua Asuh Stunting Predikat Gold dari total 34 penerima se-Indonesia.
Ketiga mitra berprestasi tersebut adalah Dasawisma Kabupaten Dompu, SMA Asuhan Peduli Kabupaten Lombok Timur, serta PT Sumbawa Timur Mining Kabupaten Dompu.
Sebagai bentuk penguatan sinergi ke depan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) bersama sejumlah dinas dan instansi terkait untuk membangun kualitas keluarga di NTB. [Red]




Dorong Suami Dampingi Istri Layanan KB, ...
Cegah Perundungan dan Kekerasan Anak, Wa...
Jadi Tuan Rumah GWP 2026, Wagub NTB Doro...