BPBD KLU Terus Perkuat Mitigasi Bencana Hadapi Perubahan Iklim Extreme

Lombok Utara, Grafikanews.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara memperkuat upaya mitigasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang memicu peningkatan bencana hidrometeorologi di daerah tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari penguatan adaptasi dan pengurangan risiko bencana.

Kepala BPBD Kabupaten Lombok Utara, M. Zaldi Rahadian, Jumat (02/10/2026) mengatakan penanganan perubahan iklim tidak lagi hanya berfokus pada respons pascabencana, tetapi juga pada upaya adaptasi yang terencana dari hulu hingga hilir. Menurutnya, sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci dalam membangun ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim.

“Sinkronisasi antara inisiatif lokal masyarakat dan program strategis BPBD adalah fondasi utama ketahanan jangka panjang Lombok Utara,” ujarnya.

Berdasarkan data BPBD, sepanjang 2015 hingga 2024 tercatat 141 kejadian cuaca ekstrem, 37 tanah longsor, 28 banjir, 12 kebakaran, sembilan kekeringan, satu kebakaran lahan, dan satu kejadian gelombang tinggi. Menurut Zaldi, perubahan pola cuaca akibat fenomena El Nino dan La Nina berdampak pada krisis air bersih, gangguan sektor pertanian dan perikanan, meningkatnya risiko penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD) dan malaria, serta kerusakan infrastruktur.

“Diantaranya itu ada cuaca Ekstrem 141, tanah longsor 37, banjir 28, kebakaran 12, kekeringan 9, kebakaran lahan 1 dan gelombang tinggi 1,” ucapnya.

Zaldi menambahkan, BPBD telah menyelaraskan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 dengan target ketahanan iklim nasional. Sejumlah program yang dijalankan meliputi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), penguatan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), konservasi kawasan hulu, penghijauan, pembangunan embung, serta pemasangan ‘Early Warning System’ (EWS) di kawasan rawan bencana seperti pesisir dan aliran sungai.

“Kami fokus pada konservasi wilayah hulu dan penghijauan untuk menjaga kelestarian mata air, pembangunan embung sebagai penyangga cadangan air saat kemarau, serta pemasangan Early Warning System (EWS) di zona merah seperti pesisir pantai dan aliran sungai,” ungkapnya.

Ia menegaskan, keberhasilan mitigasi membutuhkan kolaborasi melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah desa, BPBD, BMKG, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. BPBD juga mengimbau warga menerapkan langkah adaptasi, seperti memilah sampah, menanam pohon, memanen air hujan, membuat lubang biopori, serta memperkuat lumbung pangan berbasis pekarangan.

“Infrastruktur yang dibangun tidak akan berdampak maksimal tanpa adanya pemeliharaan mandiri oleh komunitas. Kesadaran warga untuk beradaptasi setiap hari adalah benteng terkuat kita melawan dampak perubahan iklim,” pungkasnya.(Eza)