Tumbuh 7,48 Persen, Pemkab Madiun Genjot Investasi dan Gandeng Media Kawal Pembangunan

MADIUN, Grafikanews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,48 persen pada semester I 2026. Capaian positif ini didorong oleh realisasi investasi yang menembus lebih dari 90 persen dari target tahunan hingga September 2026. 

Pemaparan capaian strategi tersebut disampaikan dalam forum penguatan kemitraan pers di Auditorium Royal Darmo, Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).

Bupati Madiun, Hari Wuryanto menyampaikan bahwa tren positif perekonomian daerah disokong oleh optimalisasi infrastruktur pendukung, terutama konektivitas jalan tol dan alokasi anggaran belanja jalan daerah yang mencapai 89,05 persen.

Guna menjaga iklim usaha dan menyerap tenaga kerja lokal, Pemkab Madiun telah mengalokasikan 13 persen ruang wilayah khusus untuk sektor industri serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Langkah ini disiapkan untuk menyerap potensi sekitar 3.000lulusan sekolah SMK dan SMA setiap tahunnya. Kami juga menjalin kolaborasi pendidikan vokasi bersama Universitas Sebelas Maret (UNS) yang membuka lima prodi di Madiun," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi menyebutkan bahwa laju investasi berbanding lurus dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Madiun, yang kini tercatat di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Dia menambahkan capaian tersebut direalisasikan melalui lima pilar prioritas pembangunan, yakni pengentasan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, pemenuhan akses pendidikan, dan penyediaan standar hidup layak.

Untuk memastikan kesinambungan pembangunan menuju visi "Madiun Bersahaja" (Bersih, Sehat, dan Sejahtera), Pemkab Madiun menerapkan skema kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, pelaku industri, akademisi, masyarakat, dan media massa.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Madiun, Suntoko, menegaskan pentingnya peran pers sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, media tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial dan verifikasi informasi.

"Kami memposisikan rekan-rekan pers sebagai mitra kritis sekaligus benteng penyaring kabar bohong demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan," pungkasnya. (Pha)