Tegaskan APBD 2027 Berdampak Nyata, Wagub NTB Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat

Mataram, Grafikanews.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Manfaat tersebut terutama difokuskan pada pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi produktif, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Penegasan ini menjadi pesan utama Pemerintah Provinsi NTB yang disampaikan Wagub dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram pada Senin (9/11/2026).

Dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027, Pemprov NTB mengajukan rencana pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun.

Angka tersebut tercatat mengalami peningkatan sebesar 10,69 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2026.

Sementara itu, belanja daerah pada tahun 2027 direncanakan mencapai Rp6,06 triliun atau meningkat sebesar 5,70 persen.

Wagub yang akrab disapa Umi Dinda itu menekankan bahwa peningkatan besaran anggaran ini harus senantiasa diikuti dengan ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Menurutnya, kebijakan fiskal tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya alokasi anggaran semata.

Pemerintah harus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, hasil terukur, dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Anggaran mengikuti program, bukan program mengikuti anggaran,” tegas Umi Dinda mengutip salah satu prinsip dasar dalam Nota Keuangan APBD 2027.

Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata melalui penguatan program pengentasan kemiskinan dengan alokasi mencapai sekitar Rp745,25 miliar.

Intervensi program ini akan difokuskan secara khusus pada 106 desa kantong kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah NTB.

Selain kemiskinan, pemerintah daerah juga memprioritaskan sektor ketahanan pangan dan energi, termasuk dukungan irigasi, pertanian, peternakan, perikanan, serta pemanfaatan energi terbarukan.

Pengembangan industri agromaritim melalui hilirisasi turut menjadi perhatian utama agar hasil produksi daerah memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

Pemprov NTB juga menegaskan pentingnya menjaga kesehatan fiskal daerah dengan mencatatkan rancangan surplus sekitar Rp162,7 miliar pada APBD 2027.

Dana surplus tersebut direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban jatuh tempo dan berbagai penyertaan modal.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ketergantungan transfer pusat, pemerintah daerah akan terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui modernisasi pajak dan optimalisasi aset.

Pemerintah Provinsi NTB berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara cermat, kritis, dan konstruktif.

Hal ini diharapkan agar Ranperda APBD 2027 dapat segera memperoleh persetujuan bersama paling lambat pada 30 November 2026.

Bagi Pemprov NTB, keberhasilan APBD bukan terletak pada besarnya angka yang disahkan, melainkan pada kemampuannya menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat NTB.

[Red]