Hadiri Forum Nasional Pembangunan Hukum, Kanwil Kemenkum NTB Siap Optimalkan Pembinaan Hukum dan Fasilitasi Regulasi Daerah

Jakarta, Grafikanews.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Forum Nasional Pembangunan Hukum yang diselenggarakan di Aula Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini menjadi forum penyampaian arahan strategis dalam rangka memperkuat pelaksanaan program pembangunan hukum di wilayah, khususnya pada bidang pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, hadir secara langsung didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Erbata Sri Muliatini. Forum tersebut diikuti oleh Kepala BPHN, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum se-Indonesia, serta pimpinan tinggi pratama pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Kepala BPHN, Min Usihen, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaksanaan program bantuan hukum dan penguatan pembinaan hukum di daerah. “Optimalisasi pelaksanaan program bantuan hukum perlu didukung melalui monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum (PBH), strategi percepatan kinerja, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), serta percepatan pelatihan paralegal,” kata Kepala BPHN dalam forum tersebut.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, menyoroti pentingnya optimalisasi peran Kantor Wilayah dalam memfasilitasi proses perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan di daerah. “Kantor Wilayah perlu mengoptimalkan fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan daerah, sekaligus memastikan pencapaian indikator kinerja pada kedua tahapan tersebut,” ujar Dirjen PP.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Risman Somantri menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum NTB perlu menjadikan hasil forum sebagai pedoman dalam menentukan prioritas kerja dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Penguatan sinergi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program berjalan secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian target kinerja.

Melalui keikutsertaan dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum ini, Kanwil Kemenkum NTB diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program pembinaan hukum, meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum, memperkuat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta mengoptimalkan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi Kantor Wilayah dalam mendukung pembangunan hukum yang berkualitas dan berkelanjutan. [Red]