Genjot Potensi Ekonomi Kreatif, Disparekraf dan Kemenkum NTB Siapkan Sentra Kekayaan Intelektual

Mataram, Grafikanews.com – Sektor ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersiap mendapat pelindungan maksimal melalui pengelolaan Kekayaan Intelektual yang lebih terintegrasi.

Langkah strategis ini mengerucut dalam pertemuan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) NTB dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi NTB di Mataram, pada Selasa (13/5/2026).

Pertemuan penting tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dan Kepala Disparekraf Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia, beserta jajaran pejabat dari kedua instansi.

Fokus utama pembahasan berkisar pada peluang kerja sama untuk menjadikan inovasi serta kreativitas masyarakat lokal sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Disparekraf Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia, memaparkan bahwa model pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menjadi referensi yang baik bagi NTB.

Yogyakarta saat ini telah memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara khusus mengawal pelaksanaan KI di bawah naungan sektor ekonomi kreatif.

"Diperlukan pembentukan tim gabungan dari kedua instansi agar koordinasi dan pelaksanaan program terkait Kekayaan Intelektual dapat berjalan lebih cepat dan efektif," usul Ahmad Nur Aulia.

Menanggapi gagasan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, sepakat bahwa tim gabungan nantinya akan berperan sentral dalam memetakan potensi sekaligus menjawab kendala pelayanan KI di lapangan.

"Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan sektor ekonomi kreatif. Karena itu, diperlukan langkah bersama yang terarah dan terkoordinasi agar potensi KI masyarakat NTB dapat terlindungi sekaligus memberikan nilai ekonomi," tegas I Gusti Putu Milawati.

Dalam kesempatan yang sama, Kemenkum juga sangat mendorong percepatan pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual secara mandiri di tubuh Disparekraf NTB.

Kehadiran sentra ini diproyeksikan menjadi pusat layanan yang tangguh untuk melindungi karya otentik para pelaku usaha kreatif lokal secara terarah dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, kedua instansi bersepakat untuk segera menyusun rencana kerja operasional dan mulai menginventarisasi potensi inovasi masyarakat di seluruh wilayah NTB. [Red]