Oleh Arip Marsudi

"Korupsi bukan sekadar mencuri uang negara. Ia mencuri masa depan yang telah dibayar lunas oleh rakyat melalui pajak."

Belum juga gema operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mereda, publik kembali dikejutkan oleh penetapan Bupati Lombok Barat sebagai tersangka dalam dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, suap, serta gratifikasi. Dugaan perkara itu bermula dari proyek-proyek pemerintah yang semestinya dibangun untuk melayani masyarakat, tetapi justru diduga berubah menjadi ruang transaksi kepentingan.

Peristiwa itu bukan sekadar kabar kriminal yang akan tenggelam oleh berita esok hari. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah lama bangsa ini—wajah yang berulang kali dipoles, tetapi tak kunjung berubah. Hari ini Lombok Barat.

Kemarin proyek KTP elektronik. Sebelumnya bantuan sosial di tengah pandemi, proyek BTS 4G, tata niaga timah, serta berbagai perkara yang menyeret anggota DPR, DPRD, menteri, gubernur, bupati, wali kota, hakim, hingga aparat penegak hukum. Nama dan daerahnya berganti, tetapi jalan ceritanya hampir selalu sama: kekuasaan bertemu keserakahan, amanah berubah menjadi kesempatan, dan uang rakyat menjadi korban.

Di situlah pertanyaan sederhana sekaligus menyakitkan itu muncul.

Mengapa uang yang berasal dari keringat rakyat begitu mudah berubah menjadi bancakan segelintir pemegang kekuasaan?

---

Setiap pagi, jutaan rakyat Indonesia memulai hari dengan bekerja.

Ada yang berangkat ketika embun belum mengering. Ada yang pulang saat langit telah kehilangan cahaya. Buruh memanggul beban, petani menanam harapan, nelayan menantang ombak, guru menyalakan masa depan, pedagang kecil membuka kios, dan pelaku usaha menggerakkan roda ekonomi.

Dari setiap tetes keringat itulah lahir penghasilan. Dari penghasilan itulah negara memungut pajak.

Pajak bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia adalah potongan usia seorang pekerja, hasil panen seorang petani, laba seorang pedagang, dan jerih payah seluruh warga negara. Setiap rupiah yang disetorkan mengandung harapan agar negara mengubahnya menjadi sekolah yang layak, rumah sakit yang manusiawi, jalan yang mulus, bendungan yang mengairi sawah, jembatan yang menghubungkan desa, dan pelayanan publik yang menghadirkan keadilan.

Pajak sesungguhnya adalah kontrak moral.

Rakyat menyerahkan sebagian hasil hidupnya kepada negara. Sebagai balasannya, negara berkewajiban mengembalikan kepercayaan itu dalam bentuk kesejahteraan.

Dari situlah APBN dan APBD disusun. Program-program lahir. Anggaran dibahas. Pembangunan diumumkan. Kesejahteraan dijanjikan. Di atas kertas semuanya tampak sempurna. Angka-angka disusun rapi, grafik pertumbuhan dipamerkan, dan pidato tentang kemajuan dikumandangkan dari podium ke podium.

Namun, di antara lembar-lembar anggaran itu, sering kali ada halaman yang tak pernah dibaca rakyat.

Halaman tentang keserakahan.

Di sanalah perjalanan uang rakyat mulai berubah arah.

Korupsi tidak pernah datang dengan wajah menyeramkan.

Ia selalu berdandan paling anggun.

Ia mengenakan parfum kekuasaan, berbicara dengan bahasa pembangunan, tersenyum atas nama kesejahteraan, lalu diam-diam mencuri masa depan. Ia bukan perampok yang mendobrak pintu pada tengah malam, melainkan tamu terhormat yang disambut melalui pintu depan kantor-kantor pemerintahan.

Di situlah perselingkuhan dimulai. Bukan perselingkuhan antara laki-laki dan perempuan, melainkan perselingkuhan antara jabatan dan keserakahan.

Jabatan yang semula diikrarkan di atas kitab suci perlahan berubah menjadi ranjang empuk tempat nurani ditidurkan. Kekuasaan yang semestinya menjadi alat pengabdian berubah menjadi alat pemuas hasrat. Setiap proyek menjadi bahasa rayuan. Setiap komisi menjadi kecupan. Setiap suap menjadi pelukan yang perlahan mematikan rasa malu.

Korupsi memang tidak memiliki tubuh. Namun ia memiliki daya pikat yang mampu membuat orang yang dahulu berteriak tentang integritas mendadak kehilangan suara ketika berhadapan dengan koper berisi uang.

Begitulah nafsu bekerja. Ia tidak pernah meminta semuanya sekaligus. Ia hanya berbisik, "Sekali saja."

Tetapi sejarah mengajarkan bahwa hampir semua koruptor memulai kejatuhannya dari kalimat yang sama.

Sekali menjadi biasa. Biasa berubah menjadi budaya. Budaya menjelma menjadi sistem.

Maka lahirlah paradoks negeri ini.

Rakyat bekerja keras membayar pajak agar negara mampu membangun. Negara menyusun anggaran atas nama kepentingan publik. Namun di tengah perjalanan, sebagian uang itu bocor melalui tangan-tangan yang menganggap jabatan sebagai hak milik, bukan amanah.

Publik masih mengingat bagaimana proyek KTP elektronik menggerus triliunan rupiah uang rakyat. Bangsa ini juga menyaksikan bantuan sosial pada masa pandemi yang seharusnya menjadi penopang hidup masyarakat justru dikorupsi. Kita melihat proyek BTS 4G tersendat oleh korupsi, tata niaga timah yang menyeret kerugian negara dalam jumlah fantastis, hingga berbagai operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah dan anggota DPRD yang nyaris menjadi rutinitas tahunan.

Data KPK berbicara lebih keras daripada pidato mana pun. Hingga akhir 2025, ratusan anggota DPR dan DPRD, puluhan gubernur, serta lebih dari seratus kepala daerah telah diproses dalam perkara korupsi.

Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah sekolah yang gagal dibangun. Ia adalah rumah sakit yang kehilangan obat. Ia adalah jembatan yang tak pernah selesai. Ia adalah irigasi yang mengering. Ia adalah masa depan yang dicuri sedikit demi sedikit. Ironisnya, pejabat bukan pemilik uang negara. Mereka hanyalah pengelola. Pemilik sesungguhnya adalah rakyat.

Karena itu, korupsi terhadap uang negara sesungguhnya adalah pencurian terhadap hasil keringat rakyat. Lebih dari itu, ia adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Akibatnya, rakyat dipaksa membayar dua kali. Pertama melalui pajak. Kedua melalui pelayanan publik yang buruk.

Jalan berlubang, sekolah yang rapuh, puskesmas yang kekurangan obat, banjir yang terus berulang, irigasi yang mangkrak, dan kemiskinan yang diwariskan antargenerasi adalah bunga yang harus dibayar rakyat atas utang moral para koruptor.

Lalu hukum datang.

Konon hukum adalah dewi yang menutup mata agar tidak membedakan siapa yang diadili.

Namun dalam kenyataan, rakyat sering merasa penutup mata itu berubah menjadi penutup hati. Timbangan keadilan terasa lebih ringan bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan lebih berat bagi mereka yang tidak memiliki apa-apa.

Di situlah kepercayaan mulai retak.

Padahal negara hukum hanya akan berdiri tegak apabila hukum tidak tunduk kepada kekuasaan, melainkan kekuasaanlah yang tunduk kepada hukum.

Negara yang kuat bukanlah negara yang berhasil memungut pajak sebesar-besarnya.

Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga setiap rupiah pajak agar kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan.

Kekuasaan bukan mahkota. Ia hanyalah titipan. Jabatan bukan warisan. Ia hanyalah amanah. Dan setiap amanah pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban.

Sebab kehancuran sebuah bangsa jarang dimulai oleh serangan dari luar. Ia lebih sering lahir dari dalam—ketika uang rakyat dijadikan bancakan, ketika kekuasaan tidur seranjang dengan korupsi, ketika hukum kehilangan keberanian untuk berdiri tegak, dan ketika rasa malu mati lebih dahulu daripada para pelakunya.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat berapa lama seseorang menduduki jabatan. Sejarah hanya akan bertanya,

Ketika rakyat mempercayakan pajaknya kepada negara, apakah para pemegang amanah menjaganya dengan jujur, atau justru menjadikan kepercayaan itu sebagai jalan menuju kemewahan pribadi?

Karena setiap rupiah pajak yang diselamatkan bukan sekadar menyelamatkan kas negara. Ia menyelamatkan sekolah yang akan dibangun, rumah sakit yang akan menyelamatkan nyawa, sawah yang akan kembali dialiri air, dan masa depan anak-anak yang kelak mewarisi negeri ini.

Sebaliknya, setiap rupiah yang dikorupsi bukan sekadar mengurangi angka dalam APBN atau APBD. Ia mengubur harapan jutaan rakyat yang setiap pagi tetap bekerja, tetap membayar pajak, dan tetap percaya—meski kepercayaan itu berkali-kali dikhianati—bahwa negara seharusnya berdiri di pihak mereka.