Lombok Utara, Grafikanews.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini tengah memfokuskan perhatian serius terhadap masih adanya warga yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis secara fungsional.
Persoalan buta aksara ini dinilai turut berkontribusi terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut.
Oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara terarah, komprehensif, dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU, Drs. H. M. Najib, M.Pd., menyatakan penuntasan buta aksara merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kemampuan membaca dan menulis dinilai bukan sekadar mengenal huruf, melainkan kunci untuk memahami informasi, meningkatkan produktivitas, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
"Kita mengakui masih adanya warga yang membutuhkan pendampingan keaksaraan. Namun sebelum menyusun program, kita harus memastikan datanya benar-benar akurat. Angka yang tepat adalah awal dari langkah yang tepat pula," ujar Najib pada Jumat (13/11).
Untuk memastikan keakuratan tersebut, pihaknya akan segera melakukan verifikasi dan pendataan ulang secara langsung ke lapangan.
Nantinya, warga sasaran akan dikelompokkan secara spesifik berdasarkan tingkat kemampuannya masing-masing.
Pengelompokan ini bertujuan untuk menentukan apakah warga membutuhkan pembelajaran keaksaraan dasar atau sudah siap mengikuti program lanjutan.
Pendekatan yang berbeda ini diharapkan dapat membuat program menjadi lebih efektif dan sama sekali tidak membebani para peserta.
"Pembelajaran tidak boleh asal dilakukan. Warga perlu diajarkan hal yang langsung berguna dalam kehidupan sehari-hari — seperti membaca rekening, mengenali nominal uang, dan memahami informasi dasar. Itulah yang kami sebut keaksaraan fungsional," jelasnya.
Najib juga menyadari adanya tantangan terbesar di lapangan, yakni menjaga konsistensi kemampuan yang sudah diperoleh oleh para warga.
Sebagian warga yang pernah mengikuti pembelajaran diketahui mengalami penurunan kemampuan karena jarang menggunakannya, terutama pada kelompok usia lanjut.
Persoalan inilah yang nantinya akan menjadi fokus perhatian utama pemerintah daerah dalam penyusunan program ke depan.
Keberadaan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) yang telah diterbitkan sebelumnya juga akan dimaksimalkan sebagai bahan acuan penting.
Dokumen ini sangat berguna untuk menelusuri riwayat pembelajaran warga agar intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Pengalaman pelaksanaan program keaksaraan yang pernah berjalan luas di seluruh desa dan dusun pada tahun 2012 hingga 2013 lalu juga menjadi modal berharga.
Pengalaman tersebut akan dijadikan pijakan strategis untuk merancang program penuntasan buta aksara yang jauh lebih efektif.
Ke depannya, Dikbudpora KLU siap bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan berbagai pihak terkait.
Sinergi yang kuat ini diharapkan mampu membuat penuntasan buta aksara di Lombok Utara dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
[Red]




Berantas Buta Aksara di Lombok Utara, Di...
Dekranas dan Kemenkop Dorong UMKM NTB Te...
Turun Pintu ke Pintu, Gubernur NTB dan W...