Lombok Barat, Grafikanews.com - Kemudahan memperoleh legalitas usaha menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas.
Melalui pemanfaatan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, pelaku usaha kini dapat mendirikan badan hukum secara lebih mudah, cepat, dan mandiri.
Komitmen tersebut diwujudkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui kegiatan Diseminasi Layanan AHU Online.

Kegiatan strategis ini digelar di Aula Kantor Camat Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, pada Selasa (17/11/2026).
Mengusung tema “Optimalisasi Pemanfaatan Layanan AHU Online untuk Mewujudkan Pelayanan Administrasi Hukum Umum yang Cepat, Mudah, dan Mandiri”, acara ini diikuti oleh pelaku UMKM binaan Kecamatan Batu Layar.
Diseminasi tersebut menjadi ruang edukasi bagi para pelaku usaha untuk memahami pentingnya legalitas badan usaha sekaligus memanfaatkan layanan pemerintah secara digital.
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum NTB, Puri Adriatik Chasanova, saat membuka kegiatan secara resmi menjelaskan kemudahan akses badan hukum bagi pelaku usaha.
Ia menyampaikan bahwa Perseroan Perorangan merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh status badan hukum melalui proses pendaftaran elektronik yang sederhana.
Dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp50.000 per permohonan, pelaku UMK dapat mendirikan Perseroan Perorangan tanpa melalui prosedur yang rumit.
Kemudahan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk memiliki legalitas sekaligus memperkuat kepercayaan dalam menjalankan kegiatan bisnis.
Puri juga berharap diseminasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi memberikan dampak nyata melalui peningkatan pemahaman masyarakat.
Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting agar edukasi dan pendampingan terkait legalitas usaha dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.
Pada sesi pemaparan materi pertama, Heru Iswandi dari Bidang Pelayanan AHU mengupas secara komprehensif layanan Perseroan Perorangan.
Pembahasan mencakup dasar hukum, persyaratan pendirian, manfaat badan hukum bagi UMKM, tahapan pendaftaran melalui AHU Online, hingga kewajiban pelaporan keuangan yang harus dipenuhi setelah perseroan didirikan.
Selain aspek legalitas, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan melalui pemaparan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, Arif Febriyanto.
Ia menjelaskan ketentuan perpajakan bagi UMKM, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi setelah mendirikan Perseroan Perorangan serta tata cara pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembahasan kedua materi tersebut memberikan pemahaman bahwa legalitas badan usaha dan kepatuhan perpajakan merupakan dua aspek penting yang perlu diperhatikan pelaku UMKM dalam membangun usaha yang tertib administrasi dan berkelanjutan.
Antusiasme peserta terlihat jelas dalam sesi diskusi dan tanya jawab, di mana sejumlah pertanyaan disampaikan terkait mekanisme pendaftaran Perseroan Perorangan, persyaratan administrasi, hingga kewajiban perpajakan setelah usaha berbadan hukum.
Hasil nyata dari kegiatan ini terlihat dari adanya 10 pelaku UMKM yang menyatakan kesiapan untuk melanjutkan proses pendaftaran usaha menjadi badan hukum Perseroan Perorangan.
Kanwil Kemenkum NTB juga akan memberikan pendampingan penuh agar proses pendaftaran berjalan dengan baik dan semakin banyak UMKM yang memperoleh legalitas usahanya.
Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, menegaskan pentingnya legalitas sebagai fondasi dalam membangun dan mengembangkan usaha.
“Pelaku UMKM jangan hanya berfokus pada pengembangan produk dan pemasaran, tetapi juga harus memperhatikan legalitas usahanya. Dengan memiliki badan hukum, pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dan memiliki landasan yang lebih kuat untuk mengembangkan serta meningkatkan daya saing usahanya,” tegas Risman.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat penyebarluasan informasi layanan AHU Online sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan administrasi hukum.
Legalitas bukan sekadar kelengkapan dokumen, melainkan fondasi penting bagi UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kepercayaan, dan membuka peluang yang lebih luas dalam dunia bisnis. [Red]




10 UMKM Batu Layar Siap Berbadan Hukum, ...
Desa Gili Indah Deklarasikan Anti Narkob...
Dorong Suami Dampingi Istri Layanan KB, ...