Turunkan Stunting, Pemprov NTB Fokus Intervensi Kasus dan Validasi Data

MATARAM, Grafikanews.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat langkah penurunan angka stunting dengan memperkuat akurasi data dan intervensi langsung di lapangan. Gerakan serentak ini ditargetkan mulai berjalan efektif pada pertengahan Mei 2026.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menekankan bahwa validasi data menjadi langkah awal yang krusial. Setelah pendataan posyandu pada bulan April tuntas, seluruh perangkat daerah akan bergerak menangani kasus anak stunting yang telah teridentifikasi secara presisi.

“Kita validasi dulu datanya di awal Mei. Setelah itu baru kita serentak bergerak, terutama untuk anak-anak yang sudah stunting. Kita fokus dulu ke kasusnya,” ujar Baiq Nelly, Kamis (30/4/2026).

Meskipun gerakan ini mencakup seluruh wilayah NTB, prioritas utama akan diberikan kepada daerah dengan prevalensi tertinggi, seperti Kabupaten Lombok Timur yang mencatat angka 20,72 persen, disusul Lombok Utara dan Kabupaten Bima.

Dinas Kesehatan NTB menjelaskan bahwa penanganan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik fokus pada sektor kesehatan seperti pemberian imunisasi, asupan gizi ibu hamil, dan tablet tambah darah dengan kontribusi sekitar 30 persen.

“Kalau sudah terjadi (stunting), penanganannya lebih sulit. Karena itu pencegahan di hulu menjadi kunci, mulai dari remaja putri, ibu hamil, hingga balita,” tegas Kepala Bidang Pelayanan Primer Dinkes NTB, H. Badaruddin.

Sementara itu, intervensi sensitif yang berkontribusi hingga 70 persen melibatkan lintas sektor, mulai dari penyediaan air bersih, sanitasi, hingga edukasi untuk mencegah pernikahan dini.

Dukungan juga datang dari Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Sinta M. Iqbal. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk kader posyandu dan pengurus PKK di kabupaten/kota, untuk bekerja sama secara masif.

“Stunting ini urusan kita semua. Jadi saya harap kita juga kerja bareng-bareng,” pesan Bunda Sinta.

Langkah berbasis data dan kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tidak hanya menurunkan angka stunting di Bumi Gora, tetapi juga menjadi persiapan matang menyambut survei gizi nasional tahun 2026. [Red]