Menjaga Marwah Negara Tanpa Mengabaikan Hak Rakyat

Oleh: Arip Marsudi

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati momentum paling sakral dalam sejarah berdirinya negara. Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan perwujudan penghormatan negara kepada para pendiri bangsa dan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan.

Karena memiliki nilai kenegaraan yang tinggi, penyelenggaraan upacara tidak dapat diperlakukan seperti kegiatan masyarakat pada umumnya. Upacara harus berlangsung dengan aman, tertib, khidmat, dan bebas dari gangguan yang dapat mengurangi makna maupun menghambat jalannya prosesi. Dalam konteks inilah kebijakan pemerintah daerah untuk mensterilkan kawasan upacara, termasuk menghentikan sementara aktivitas pedagang kaki lima (PKL) selama gladi bersih pada 16 Agustus dan pelaksanaan upacara pada 17 Agustus, perlu dipahami secara objektif.

Sayangnya, setiap tahun kebijakan tersebut hampir selalu memunculkan perdebatan. Sebagian menganggap larangan berjualan sebagai tindakan yang merugikan ekonomi rakyat kecil. Sebagian lainnya menilai sterilisasi merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari demi menjaga wibawa negara. Kedua pandangan tersebut memiliki dasar yang patut dipertimbangkan.

Dari perspektif hukum, tidak terdapat satu ketentuan yang secara eksplisit memerintahkan pemerintah daerah untuk mensterilkan kawasan upacara atau melarang pedagang berjualan di sekitar lokasi kegiatan. Namun, bukan berarti pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menegaskan kedudukan Bendera Merah Putih sebagai simbol negara yang wajib dihormati dalam penyelenggaraan upacara kenegaraan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan mengatur bahwa upacara bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan Acara Kenegaraan. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa penyelenggaraan acara kenegaraan harus memperhatikan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan agar berlangsung tertib, rapi, lancar, dan teratur. Bahkan Pasal 16 sampai Pasal 25 mengatur tata urutan upacara, kelengkapan, perlengkapan, hingga penyesuaian pelaksanaan apabila terjadi kondisi tertentu.

Dengan demikian, sterilisasi kawasan bukanlah kewajiban yang diperintahkan langsung oleh undang-undang, tetapi merupakan kebijakan administratif yang lahir dari tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara acara kenegaraan. Kewenangan tersebut digunakan untuk menjamin keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kekhidmatan upacara.

Apalagi gladi bersih pada 16 Agustus bukan sekadar latihan biasa. Pada tahap ini dilakukan simulasi lengkap seluruh rangkaian upacara, termasuk pergerakan Paskibraka, pasukan TNI dan Polri, protokol, tenaga kesehatan, jalur tamu kehormatan, hingga skenario pengamanan apabila terjadi keadaan darurat. Seluruh rangkaian tersebut membutuhkan area yang steril dari aktivitas yang dapat menghambat mobilitas petugas maupun peserta.

Karena itu, penghentian sementara aktivitas perdagangan di kawasan inti upacara merupakan kebijakan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran lapak, gerobak, kendaraan dagang, maupun kerumunan pembeli berpotensi mengganggu akses, mempersempit jalur evakuasi, menghambat pergerakan pasukan, bahkan meningkatkan risiko keselamatan apabila terjadi situasi darurat.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa larangan tersebut harus dipahami sebagai pembatasan sementara, bukan penghapusan hak masyarakat untuk mencari nafkah. Dalam negara hukum, setiap hak warga negara memang dapat dibatasi sepanjang dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, memiliki tujuan yang jelas, bersifat proporsional, dan hanya selama diperlukan untuk melindungi kepentingan umum.

Oleh karena itu, apabila pemerintah kabupaten menetapkan bahwa sejak 16 Agustus kawasan tertentu harus steril dari aktivitas perdagangan hingga selesainya upacara pada 17 Agustus, kebijakan tersebut pada prinsipnya dapat dibenarkan selama hanya berlaku pada area yang memang digunakan untuk gladi bersih dan upacara, disosialisasikan kepada masyarakat, serta tidak diperluas secara berlebihan ke wilayah yang tidak memiliki kaitan dengan penyelenggaraan kegiatan.

Di sisi lain, pemerintah juga memikul tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak yang lebih besar daripada tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi yang baik kepada pedagang, penetapan batas kawasan steril secara jelas, dan pemulihan kembali aktivitas ekonomi segera setelah upacara selesai merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Tidak tepat mempertentangkan antara penghormatan terhadap kemerdekaan dengan kepentingan ekonomi rakyat. Keduanya justru merupakan amanat konstitusi. Negara berkewajiban menjaga kehormatan simbol-simbol negara dan kelancaran acara kenegaraan, sekaligus melindungi hak masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak.

Sterilisasi kawasan upacara bukanlah bentuk mematikan ekonomi rakyat, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa peringatan hari lahir bangsa berlangsung dengan tertib, aman, dan bermartabat. Selama kebijakan itu dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan hanya dalam batas yang benar-benar diperlukan, masyarakat patut memandangnya sebagai bagian dari penghormatan terhadap negara, bukan sebagai pembatasan hak yang sewenang-wenang.

Kemerdekaan yang diperingati setiap 17 Agustus bukan hanya tentang mengibarkan Sang Merah Putih. Kemerdekaan juga mengajarkan bahwa negara yang kuat adalah negara yang mampu menegakkan aturan secara tegas, namun tetap adil dan menghormati hak-hak rakyatnya. Dalam keseimbangan itulah marwah negara dan kepentingan masyarakat dapat dijaga secara bersamaan.