KPK Ingatkan Titik Rawan Korupsi, Pemkab Lombok Barat Tegaskan Komitmen Integritas

Lombok Barat, Grafikanews.com - Dalam rangka menghindarkan aparatur negara lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, Inspektorat mengundang Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi narasumber tunggal dalam acara bertajuk "Sosialisasi Pencegahan Korupsi" yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati, Selasa (16/9/2025).
"Ada banyak titik-titik rawan korupsi di daerah. Titik-titik rawan itu adalah seperti "uang ketok" pembahasan dan pengesahan APBD, pembagian dan pengaturan jatah proyek APBD, dana aspirasi, pelaksanaan PBJ (pengadaan barang dan jasa), pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan dan pendapatan daerah, perizinan dan pelayanan publik, pokir (pokok-pokok pikiran) yang tidak sah, dan proses penegakan hukum," papar Dian Patria saat menjadi narasumber dalam kegiatan "Sosialisasi Pemberantasan Korupsi" yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati, (Selasa, 16 September 2025).
Untuk itu, kata Dian, pihak KPK menjalankan fungsi dan peran fasilitasi dan mediasi, joint monitoring, supervisi, dan mendorong penegakan sangsi kepada para pelaku korupsi. 
"Selain peran itu, KPK juga menyelenggarakan pencegahan ofensif. Dalam hal itu kami sampai mentok, tentu dengan melibatkan semua struktur pemerintahan. Kita berusaha sinergis," tegas pria yang terlibat di lembaga anti rasuah itu sejak tahun 2005.
Pencegahan ofensif itu, papar Dian ada yang berbentuk taktis berbasis data, kolaborasi digital, dan kolaborasi sistematis. Ada juga yang berbentuk strategis yaitu menutup titik rawan korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. Berikutnya lanjut Dian ada yang sistematis berupa penegakan kepatuhan, perbaikan sistem, koordinasi lintas sektor, dan penegakan hukum yang sifatnya beyond corruption. Sistematis itu mengawal pelaksanaan kebijakan di mana peran KPK adalah menyelamatkan keuangan negara dan harus menyasar kepentingan masyarakat.
Secara khusus, KPK juga mengingatkan Pemerintah Daerah lebih fokus terhadap komposisi belanja daerah.
"Tenaga-tenaga honorer yang perlu ditracking agar sesuai dengan postur maksimal APBD. Ke depan jangan lebih dari 30 persen dari seluruh belanja pemda," tegas Dian.
Di kesempatan membuka acara sosialisasi, Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan, "Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kami untuk lebih baik dari sebelum-sebelumya. Komitmen saya untuk Lombok Barat, misalnya berupaya untuk pemanfaatan data dan mengurangi penggunaan pembayaran langsung agar hal-hal yang berbau korupsi bisa dihindarkan. Tapi kuncinya juga adalah integritas kita masing-masing", ujarnya
Dalam sosialisasi itu, penyelenggara acara adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Barat. Selain Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat juga mengundang para Camat, perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKAD), perwakilan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lombok Barat, dan para Ketua Fraksi dan jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat. Selain menyelenggarakan sosialisasi, inspektorat juga melaksanakan pembelajaran investigasi yang diselenggarakan tiga hari dengan narasumber dari KPK. [Red]