Mataram, Grafikanews.com - Menuju Paralegal Justice Award tahun 2024, Panitia Seleksi Provinsi lakukan rapat persiapan penilaian pada Kamis (25/04) bertempat di ruang Legal Drafter Kanwil Kemenkumham NTB.

Dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum Kanwil NTB, Kepala Bidang Kelembagaan Sosial dan Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kependudukan dan Catatan Sipil Prov NTB, Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas PMPD-Dukcapil, Fungsional Pekerja Sosial Ahli Madya Dinas PMPD-Dukcapil, Analis Kebijakan Ahli Madya Dinas PMPD-Dukcapil, dan Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham NTB, rapat ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam penilaian seleksi peserta sesuai dengan petunjuk dan pedoman dari BPHN.

"Hasil penilaian di tingkat Panitia Seleksi Daerah, terdapat 30 peserta dari kategori Non-Litigation Peacemaker dan 22 peserta dari kategori Anubhawa Sasana Jagaddhita yang direkomendasikan untuk seleksi tingkat provinsi," Jelas Achmad Fahrurazi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB saat membuka rapat.

Dalam rapat ini Achmad Fahrurazi juga erharap adanya kerjasama dan sinergi yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah dalam mendukung para kepala desa dan lurah untuk menjadi juru damai di wilayah masing-masing melalui kegiatan PJA ini. Ilmu-ilmu yang didapatkan dari pelatihan PJA nantinya diharapkan dapat menjadikan kepala desa/lurah juru damai atau hakim desa yang profesional. Diharapkan walau penilaian dilaksanakan secara virtual, dapat diperoleh hasil yang baik. 

Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham NTB, Puri Adriatik Chasanova, juga menyampaikan bahwa berdasarkan arahan dari Kepala Dinas DPMPD-Dukcapil bahwa kegiatan penilaian akan dilaksanakan pada Senin-Selasa, 29-30 April 2024. Penilaian dilaksanakan dengan cara wawancara melalui aplikasi zoom. Penyelenggara seleksi tingkat Provinsi adalah Dinas PMPD-Dukcapil. Nantinya peserta yang lolos pada seleksi nasional akan mendapatkan pelatihan dari narasumber yang berkompeten.

Menuju penilaian seleksi tingkat Provinsi, Teguh Gatot Yuwono selaku Kepala Bidang Kelembagaan Sosial dan Budaya Dinas PMPD-Dukcapil, menyampaikan bahwa SK panitia Provinsi sedang dalam proses di Kantor Gubernur. Kesiapan untuk penilaian Provinsi juga telah selesai dilaksanakan, dan mengundang panitia untuk datang ke Dinas PMPD-Dukcapil Prov NTB untuk bersama-sama melaksanakan wawancara secara virtual.

Pelaksanaan penilaian yang akan dilakukan pada hari Senin, 29 April 2024 dikhususkan untuk peserta dari kategori Non-Litigation Peacemaker dan untuk hari Selasa, 30 April 2024 dikhususkan untuk peserta kategori Anubhawa Sasana Jagaddhita. Waktu yang dibutuhkan untuk wawancara satu peserta adalah 15 menit dan penilaian akan langsung dilakukan melalui website Paralegal Justice Award. Pedoman penilaian berdasarkan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh BPHN. (Red)