Kemenkum NTB Dorong Riset Kampus Jadi Aset Ekonomi Lewat Ajang Campus Calls Out

Mataram, Grafikanews.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut ambil bagian dalam perhelatan nasional Campus Calls Out yang mengusung tema Dari Riset Jadi Aset: Saat Ide Menjadi Kekuatan Ekonomi.

Acara yang berlangsung pada Selasa (12/5/2026) ini dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama perguruan tinggi secara serentak.

Selain itu, diserahkan pula Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional (KIK EBT) khusus untuk karya lagu dan musik daerah.

Kegiatan strategis ini dihadiri secara luring dan daring oleh mahasiswa, dosen, akademisi, masyarakat umum, serta jajaran pegawai di lingkungan Kementerian Hukum.

Lewat ajang ini, Kemenkum bertekad memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat kampus tentang pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual atas inovasi dan karya budaya.

Terdapat tiga misi utama dalam kegiatan tersebut, yakni meningkatkan literasi hukum terkait paten, mengubah riset kampus menjadi aset bernilai ekonomi, dan mempererat sinergi antara Kemenkum dengan pihak perguruan tinggi.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengajak seluruh elemen civitas akademika untuk terus melahirkan riset dan inovasi yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kehadiran Kementerian Hukum hari ini tidak sekadar memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, tetapi juga memastikan komersialisasi hasil inovasi tersebut," ungkap Supratman.

Ia menekankan bahwa perlindungan hukum memang penting, namun yang jauh lebih utama adalah memastikan hasil riset tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi secara nyata.

Supratman juga menegaskan komitmen penuh kementeriannya dalam menjadi garda terdepan untuk mempromosikan temuan para mahasiswa dan akademisi.
"Kepada adik-adik mahasiswa, teruslah melakukan riset.

Kami akan melindungi hasil karya kalian, dan Kementerian Hukum siap menjadi tenaga pemasar bagi hasil temuan-temuan tersebut, setidaknya di lingkungan Kementerian Hukum," tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa rangkaian acara ini pantang jika hanya dimaknai sebagai seremoni penandatanganan dan penyerahan sertifikat semata.

Menurutnya, agenda tersebut adalah wujud nyata komitmen bersama untuk membangun ekosistem inovasi, memperkuat pelindungan kekayaan intelektual, sekaligus merawat warisan budaya daerah. [Red]