Grafikanews.com-Lombok Tengah- Para pemilik tanah, tokoh masyarakat, tokoh adat, ITDC, dan Kabinda NTB kemarin bermusyawarah membahas persoalan tanah kute yang dijadikan sirkuit moto GP dikediaman tokoh masyarakat Lombok Tengah HL Putria. Pada kesempatan itu, Kabinda NTB, Ir. Wahyudi berharap agar para pemilik tanah membuat matriks yang berisikan masing masing satu tuntutan. Matriks tersebut dibuat dengan membuat daftar nama dan tabel nama obyek dan tuntutan.
“Misal ada 50 orang terdaftar pemilik maka 50 ini akan diselesaikan satu per satu. Sementara yang lain di luar 50 tidak perlu ikut campur dan mohon minggir demi
adat dan budaya Sasak yang dijunjung tinggi,” tegas Kabinda.
Tujuan musyawarah itu kata Kabinda,agar penyelesaian persoalan tanah lebih focus dan menghindari provokasi dari pihak yang tidak berkepentingan.Upaya tersebut disambut baik para peserta musyawarah yang dimediasi laskar sasak itu. Diawal pertemuan Kabinda mengingatkan pentingnya adat budaya yang telah mengakar.
“Karna
harus diwaspadai desain asing untuk terus menciptakan konflik ditengah
masyarakat Indonesia,”Kata Kabinda.
Pada
kesempatan tersebut Kabinda menyatakan, persoalan tanah kute sebenarnya bisa diselesaikan
dengan baik..
“Jangan sampai ada yang meninggal, ada yang sakit saja kita ikut sakit
merasakannya,’’ tandasnya.
Semua aspirasi dan masukan dari
pemilik tanah, dicatat dan diakomodir termasuk beberapa hal yang menyangkut
solusi. Karena hal tersebut akan dilaporkan ke Kabin dan Presiden RI, Joko
Widodo.
Sementara
itu salah seorang pemilik tanah, Lalu Arifin Toni menegaskan tidak
akan pernah mengosongkan lahan selama tanah yang dimiliki tidak dibayar.
‘’Biar bagaimana pun tetap akan saya
pertahankan selama belum dibayar,’’ tegas Lalu Arifin Tomi.
Sedangakan
Datu Sile Dendeng, Miq Putria mengharapkan pembahasan tanah kute bisa
diselesaikan dengan musyawarah dan mengedepankan kearifan lokal. Apalagi Miq
Putria mengaku sudah hapal diluar kepala persoalan tanah kute.
‘’Jadi tidak perlu ada demo lagi,
kita selesaikan dengan dialog,’’ tegasnya.
Ketua
Laskar sasak, Lalu Tahar juga menggaris bawahi pertemuan atau musyawarah itu
merupakan salah satu bentuk mediasi untuk mencari solusi terbaik. Sehingga tujuan
untuk masyarakat adil dan makmur bisa segera tercapai.
‘’Jangan sampai kasus ini terkatung,
katung,’’ harapnya.
Pada
intinya, lasjar sasak mengharapkan adanya win win solusi untuk persoalan tanh
kute.
‘’Supaya pelaksanaan pembangunan dan
even berjalan mulus dan tentunya tidak merugikan masyarakat,’’ jelasnya.
Pertemuan
yang berlangsung sejak pukul 16.30 itu berakhir menjelang maghrib dan
berlangsung penuh keakraban. Meski, soal tuntutan sempat menghangat namun
akhirnya mencair dan diakhiri dengan foto bersama.
Ikut hadir dalam pertemuan tersebut,
Plt Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Subhan Hasan. Tampak Kabinda tampil dengan
baju adat Sasak dan tidak ada jarak psikologis dengan peserta musyawarah. (RED)
Jaga Kualitas Layanan Tetap Optimal, Kem...
Lakukan Monev, Kemenkumham NTB Pastikan ...
Kemenkumham NTB Pantau Pelayanan Keimigr...