Gubernur Miq Iqbal: Program Desa Berdaya Jadi Kunci Integrasi Data Kesehatan di NTB

MATARAM, Grafikanews.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan strategi baru untuk memperkuat sektor kesehatan melalui program Desa Berdaya. Program ini bertujuan mengatasi tantangan utama pembangunan kesehatan, yaitu pengintegrasian data agar kebijakan yang diambil lebih akurat dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat membuka Semiloka Nasional Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) 2026 di Mataram, Selasa (28/4). Kegiatan berskala nasional bertema “Indonesia Sehat dari Desa” ini dihadiri oleh jajaran kepala dinas kesehatan dari seluruh penjuru tanah air.

Integrasi Data dan Indeks Kesehatan Desa

Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini mengakui bahwa data kesehatan yang tersebar menjadi kendala dalam menentukan intervensi. Sebagai solusi, Pemprov NTB mulai mengintegrasikan data rumah sakit dan puskesmas ke dalam indeks kesehatan desa.

“Kunci dari program ini adalah orkestrasi dan kolaborasi. Kami memanfaatkan potensi 7.000 Posyandu dengan dukungan 40.000 kader sebagai ujung tombak pengumpulan dan validasi data langsung dari lapangan,” tegas Miq Iqbal.

Kesehatan Sebagai Fondasi Prioritas Daerah

Meskipun fokus utama NTB saat ini adalah pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata, Gubernur menegaskan bahwa kesehatan adalah elemen yang tidak terpisahkan. Menurutnya, mustahil mencapai target pembangunan tanpa dukungan masyarakat yang sehat.

“Kesehatan melekat pada setiap prioritas daerah. Kami sangat mengapresiasi ADINKES memilih NTB sebagai tuan rumah. Ini bukan sekadar kontribusi ekonomi dari sektor MICE, tapi juga ruang belajar bagi kami untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh,” tambahnya.

Membangun Indonesia dari Desa

Ketua Umum ADINKES, dr. Moh. Subuh, mendukung penuh langkah Pemprov NTB. Ia sepakat bahwa pemberdayaan desa adalah fondasi mewujudkan masyarakat sehat secara nasional. Selain data, ia juga menyoroti tantangan besar seperti pengendalian faktor risiko merokok pada usia dini yang berdampak pada stunting dan TBC.

“Kita ingin bangkit dari desa. Dari sanalah upaya mewujudkan masyarakat sehat dimulai,” ujar dr. Subuh.

Melalui Semiloka yang berlangsung hingga 1 Mei 2026 ini, diharapkan terbangun sinergi antar-daerah untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berbasis data yang kuat. [Red]