Banyak Kepala Sekolah SD dan Kepala Dinas Di Banyuwangi Masih PLT

Banyuwangi, Grafikanews.com - Banyuwangi mengalami Kekurangan Kepala Sekolah sejak sejak 2017. Terbatasnya poisisi kepala sekolah difinitif  terutama tingkat Sekolah Dasar di Banyuwangi memaksa dinas mengangkat PLT. (Pelaksana Tugas) yang cukup banyak. Hal  tersebut terjadi karna diantaranya tidak diadakan lagi rekrutmen kepala sekolah sejak tahun 2017, dibarengi dengan pensiunnya pegawai  pada angkatan 1959 yang jumlahnya cukup besar.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno Spd saat dikonfirmasi Grafikanews.com melalui aplikasi whatsapnya, Rabu (19/5) mengarahkan kepada kasubag kepegawaian.

“mangga bisa ke subag kepegawaian, kami sedang keg di Galagah,”tulis Suratno di whatsappnya.

Sementara itu Kasubag.Kepegawaian Dinas Pendidikan Banyuwangi, H.Mukhlis, saat ditemui Grafikanews.com di ruang kerjanya, mengakui banyaknya plt kepala sekolah.

"Karena memang ada keterbatasan keterbatasan, kalau tidak ada PLT juga tidak  ada yang mengendalikan operasional sekolah, karena memang  mulai 2017, kita libur rekrutmen kepala sekolah, sedangkan  usia pensiun tidak bisa kita bendung kelahiran angkatan 59 banyak sekali", jelasnya.

Mukhlis menambahkan bahwa untuk menjadi kepala sekolah difinitif  syaratnya harus sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

"Kepala sekolah difinitif  harus punya STTPP(Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan), Kalau dulu diangkat dulu kemudian diklatnya  meyusul,  kendala ke2, Golongan pegawai minimal 3C, dan usia maksimal 54tahun.  Ada yang masih muda tapi golongan belum 3C, ada yang sudah golongan 3C tapi usia sudah diatas 50tahun",keluhnya.

Masih menurut Mukhlis, saat ini perekrutan calon kepala sekolah sudah mulai tertata.

“yang muda-muda sudah ada yang golongan 3C, mudah mudahan kedepan lebih tertata, besok lusa  sudah selesai sejumlah 50orang,  kami tekhnis , menyiapkan calon, Diklat dan seterusnya", urainya. 

Mukhlis berharap, guru guru memahami akan kebutuhan pendidikan dan tidak menilai dari selisih tunjangan kesejahteraan.

“Jabatan kepala sekolah dianggap kurang menarik, untuk kesejahteraan hanya selisih 129 ribu dengan guru biasa, jadi teman teman guru  kurang minat, namun  insyaallah untuk yang  baru baru ini sudah mulai bagus, memahami apa yang dibutuhkan, saya yakin dengan  kita kasih gambaran pasti akan memahami kebutuhan pendidikan,  seperti wajib milter, dimanapun bertugas akan siap , kalau masalah kesejahteraan guru sudah cukup,  waktunya untuk  menebar virus kebaikan," pungkasnya. 

Disinggung berapa jumlah PLT kepala sekolah sampai saat ini, Mukhlis menyarankan untuk mencari data realnya pada kantor BKD Banyuwangi.

Status Plt tidak hanya pada kepala sekolah, beberapa kepala SKPD banyak yang belum definitive seperti misalnya Plt kepala dinas pendidikan, plt kepala dinas PU dan beberapa lainnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono saat dikonfirmasi Grafikanews.com melalui aplikasi whatsppnya menyatakan bahwa banyaknya PLT karna keterbatasan pegawai, pangkat, golongan, dan mengacu kepada peraturan dan perundang undangan kepegawaian yang berlaku.    

“secara detilnya bisa konfirmasi langsung ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan nggih,”tulis Muji dalam pesan whatsappnya.

Sementara itu kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Banyuwangi Nafiul Huda, S.Sos, M.Si hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi. Saat Grafikanews.com ke kantor BKPP, salah satu staf BKPP menyatakan Nafiul Huda sedang sibuk. Saat dikonfirmasi via whatsapp, hingga berita ini diturunkan belum ditanggapi.(JK)