GrafikaNews.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencium kejanggalan dalam kontrak impor gas alam cair (liquified natural gas/LNG) dari Republik Mozambik yang diteken pada 13 Februari 2019 lalu. Ia mengindikasikan ada oknum tertentu yang mencari keuntungan dari kontrak tersebut.

"Ada indikasi (dimainkan oleh oknum) makanya kami minta diaudit," ucap Ahok dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (10/2).

Ia mengaku sedang menyiapkan surat untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait audit kontrak impor lNG dari Mozambik. Sejauh ini, Ahok masih enggan berkomentar lebih lanjut terkait siapa oknum-oknum yang terindikasi mengambil keuntungan dari kontrak impor LNG Pertamina dengan Mozambik.

"Tunggu audit investigasi selesai. Tunggu nanti juga ada keterangan resmi," jelas Ahok.

Terkait proyek janggal ini, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati buka suara di hadapan Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia menjelaskan negosiasi impor LNG dari Mozambik sudah dilakukan sejak 2013 lalu.

Lalu, pada 8 Agustus 2014, Pertamina dan Mozambik menandatangani Head of Agreement ( (HoA) dengan volume 1 MTPA selama 20 tahun dan harga DES 13,5 persen JCC. Setelah itu, kedua belah pihak mulai membicarakan untuk melakukan addendum perjanjian jual beli (Sales Purchase Agreement/SPA) karena ada perubahan kondisi pasar pada 2017.

Pada 2018, Pertamina dan Mozambik melakukan finalisasi SPA. Kemudian, keduanya menandatangani SPA pada 13 Februari 2019.

Nicke menjelaskan kontrak yang baru efektif pada 2025 ini menggunakan perhitungan neraca gas 2018. Namun, Pertamina berencana mengkaji ulang negosiasi kontrak tersebut karena kebutuhan gas saat ini berbeda dengan perhitungan neraca gas 2018 lalu.

Dalam neraca gas 2018 disebutkan ada potensi defisit gas pada 2025 mendatang. Makanya, Pertamina saat itu memutuskan impor LNG untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

"Namun mengingat situasi pasca covid-19 yang belum tahu sampai kapan yang kami lihat permintaan menurun, oleh karena itu sebagai langkah prudent dan sesuai tata kelola, maka Pertamina mengkaji kembali suplai dan permintaan ke depan," ungkap Nicke.

Sebelum meneken kontrak dengan Mozambik, Nicke menyatakan pihaknya sempat melakukan penjajakan dengan beberapa perusahaan minyak dan gas (migas), seperti Petronas, Qatargas, Total, dan British Petroleum (BP). Namun, Pertamina memilih Mozambik karena harganya lebih kompetitif.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai keputusan Pertamina untuk menandatangani kontrak impor LNG dari Mozambik sah-sah saja. Apalagi, kalau melihat potensi defisit gas pada 2025 mendatang.

Impor perlu dilakukan untuk menutup potensi defisit tersebut.

"Pertamina kan bertanggung jawab terhadap sebagian besar pasokan domestik. Mereka mengamankan kebutuhan gas domestik, terutama untuk klien-klien yang memiliki proyek pembangkit listrik atau industri lain," ucap Fabby.

Namun, Fabby mengakui kondisi mulai berubah. Pandemi covid-19 mempengaruhi tingkat permintaan gas di dalam negeri.

Fabby tak memiliki data pasti terkait potensi permintaan gas pasca covid-19. Menurutnya, Pertamina seharusnya bisa menghitung rinci mengenai kebutuhan pasokan di dalam negeri dan potensi produksi dalam jangka panjang.

Perhitungan itu akan menentukan apakah kontrak impor LNG dari Mozambik layak dilanjutkan atau tidak. Fabby menyatakan Pertamina perlu melihat lagi kontrak-kontrak penjualan gas dengan kliennya.

"Dari evaluasi itu, Pertamina bisa lihat butuh tidak impor dengan volume 1 MTPA," imbuh Fabby.

Fabby enggan berspekulasi apakah prediksi defisit gas pada 2025 benar-benar terjadi atau tidak. Pasalnya, hal itu bergantung pada tingkat produksi lapangan gas tua.

"Ada beberapa lapangan gas yang declining (penurunan produksi secara alamiah)," ucap Fabby.

Sementara, proyek lapangan gas jumbo seperti Blok Masela dan Indonesia Deepwater Development (IDD) belum diketahui secara pasti kapan mulai beroperasi. Dengan begitu, kondisi dari proyek-proyek dalam negeri masih belum jelas.

"Neraca gas yang bisa susun pemerintah, tergantung dari proyek-proyek itu," jelasnya.

Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menunggu kepastian atas pengganti Shell Upstream Overseas Ltd dalam proyek gas abadi Blok Masela. Saat ini, Shell masih dalam proses mencari penggantinya di Blok Masela.

Kemudian, proyek IDD belum berjalan karena belum ada pengganti PT Chevron Pacific Indonesia (Chevron) yang hengkang dari proyek tersebut. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan perusahaan minyak dan gas (migas) raksasa asal Italia, ENI, menjadi kandidat kuat pengganti Chevron di proyek IDD.

Sementara, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan Pertamina perlu menghitung ulang terkait untung dan rugi melanjutkan kontrak impor LNG dari Mozambik. Misalnya, memastikan apakah ada pasarnya jika tetap mengimpor dari Mozambik.

Di sisi lain, Pertamina juga harus memastikan risiko gugatan dari Mozambik jika membatalkan kontrak. Sebab, ada kerugian yang akan ditanggung Pertamina jika ada gugatan dari Mozambik.

"Dihitung manfaat, risiko, kalau digugat habis berapa. Namun kalau tetap dilanjutkan kerugian ada berapa, untung berapa. Intinya segala sesuatu harus dikalkulasi karena ini bisnis," kata Komaidi.

Ia menambahkan bahwa kontrak impor LNG memang harus dilakukan dari jauh-jauh hari dan dalam jangka panjang. Masalahnya, lapangan gas baru bisa dioperasikan ketika sudah ada kontrak perjanjian jual beli gas bumi (PJBG).

"Gas kalau tidak ada yang beli, lapangannya tidak produksi karena gas tidak bisa ditampung. Produksi butuh tiga sampai empat tahun, kontrak sekarang tapi butuh waktu produksi dan kirim. Ini perlu dipahami," pungkas Komaidi. (*)

 

 

 

 

(Dok. CNNIndonesia.com)