Jakarta, Grafikanews.com - Sebagaimana diketahui sistem penganggaran pemerintahan yang digunakan adalah pendekatan anggaran berbasis kinerja. Salah satu indikatornya adalah bagaimana pengelolaan APBN yang dapat meningkatan _value for money._

Berangkat dari hal tersebut, Kanwil Kemenkumham NTB hadir dalam giat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 yang digelar di Ballroom Betawi B&C Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (21/2). Giat ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Wisnu Nugroho Dewanto. 

"Realisasi belanja Kemenkumham mengalami peningkatan 1,91% dari tahun 2022, kemudian nilai IKPA Kementerian mengalami peningkatan dari tahun 2022 dari 95,40 menjadi 95,73 pada tahun 2023. Jika dilihat lebih detail dari setiap satuan kerja maka diperoleh 87% atau 1009 Satker mendapatakan IKPA dengan kategori sangat baik (nilai >95), 11% atau 131 Satker kategori baik dan 2% atau 18 Satker dengan nilai cukup," ungkap Wisnu.

Asri selaku Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham NTB didampingi oleh Ricky Aditya S selaku Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN beserta staff pelaksana hadir sesuai perintah Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan.

"Kanwil Kemenkumham NTB telah menandatangani Komitmen guna mengoptimalisasikan nilai indikator Kinerja Anggaran T.A. 2024, untuk selanjutnya akan diteruskan kepada seluruh Satuan Kerja pada lingkup Kantor Wilyah Nusa Tenggara Barat," pungkas Asri.

Dalam kesempatan terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham NTB akan melaksanakan arahan Menkumham Yasonna H. Laoly melalui Kepala Biro Keuangan, terkait langkah-langkah strategis guna mencapai nilai yang lebih baik di tahun 2024 demi mewujudkan _Good Governance_ ," pungkas Parlindungan. (Red)