Grafika News - Mataram - DPRD Provinsi NTB kembali di jadikan rujukan beberapa anggota DPRD provinsi lainnya. Setelah beberapa waktu lalu DPRD Sumatera Utara, kini giliran rombongan DPRD Kabupaten Kolaka Timur yang menimba ilmu ke DPRD Provinsi NTB.

Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur, Suhaimi Nasir kepada Grafika News menyatakan bahwa kehadiran mereka ingin berguru kepada DPRD Provinsi NTB terkait dengan potensi pertanian dan wisata halal yang di gagas Pemerintah Provinsi NTB.

Secara umum kata Suhaimi, kondisi alam Sulawesi dan NTB tidak jauh berbeda. Kontur alam yang sama didominasi pegunungan, lembah dan pantai. Namun, industri wisata di NTB jauh lebih maju di bandingkan Sulawesi. 

"Dan memang setelah kami berkeliling di beberapa tempat, meski belum seluruhnya, kami mengakui keindahan wisata lombok, nah yang paling penting kami ingin belajar tentang wisata syariah atau wisata halalnya," urai Suhaimi.

Selain belajar tentang wisata halal, mereka juga menimba ilmu tentang pertanian. Suhaimi menyatakan, hasil pertanian Provinsi NTB lebih baik dari pada Sulawesi Tenggara khususnya Kolaka Timur.

"Kalau di Kolaka Timur masyarakat lebih condong berkebun, meski ada beberapa lahan yang cocok untuk pertanian," kata Suhaimi.

Ditempat terpisah, ketua komisi II DPRD Provinsi NTB, Drs. H. Ridwan Hidayat, menyatakan bahwa Gubernur bersama DPRD Provinsi NTB sangat serius menggarap potensi pariwisata di NTB. Mulai tahun kemarin hingga saat ini kata Ridwan, wisatawan domestik maupun mancanegara terus mengalami peningkatan.

"Bahkan tercatat sudah 3 juta wisatawan yang berkunjung ke lombok mulai tahun kemarin hingga saat ini, karenanya kami terus melakukan inovasi-inovasi guna mendongkrak kembali industri pariwisata di NTB," ujar pria yang juga mantan bupati lombok utara itu.

Namun demikian, Ridwan tetap berharap dan berupaya agar kemajuan industri pariwisata tidak meninggalkan masyarakat dan kearifan budaya lokal. Kemajuan dunia pariwisata harus berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

"Alhamdulillah saat ini di NTB tercatat 100 desa wisata, yang hal itu tercipta akibat dari kreasi pemerintah desa yang dinaungi oleh kebijaksanaan pemerintah provinsi melalui peraturan perundang undangan maupun peraturan gubernur," kata Ridwan.

Ridwan berharap, masyarakat terus mendukung upaya, inovasi dan kreasi pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan kemajuan dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM). (Am)