Jakarta, Grafikanews.com - Bertempat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kanwil Kemenkumham NTB hadir guna matangkan rencana aksi 2024. Tim Kanwil Kemenkumham NTB yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ignatius MT Silalahi, langsung melakukan koordinasi dengan beberapa bagian pada DJKI.

"Yang pertama, kami melakukan koordinasi dengan Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual terkait pelaksanaan kegiatan Guru Kekayaan Intelektual (RUKI) yang akan dilaksanakan setelah tahun ajaran baru secara serentak di seluruh Indonesia, dengan target sasaran yaitu SMA dan sekolah Vokasi," ungkap Ignatius.

Kemudian tim Kanwil Kemenkumham NTB melakukan koordinasi dengan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Bagian Program dan Pelaporan DJKI, guna membahas rencana kegiatan _Intellectual Property (IP) Crime Forum_ dan peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual dan Peningkatan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sesuai arahan Menkumham Yasonna H. Laoly.

Saat sambangi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kanwil Kemenkumham NTB juga menyampaikan pelaksanaan teknis rencana aksi Indikasi Geografis 2024 yaitu dengan pembentukan Surat Keputusan (SK) Pokja Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis di Wilayah, dimana di dalam SK tersebut melibatkan Perangkat Hukum, Dinas Terkait (Stakeholder), Kantor Wilayah, Perwakilan Masyarakat, dan Perwakilan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).

Kakanwil Kemenkumham NTB parlindungan sempat menyampaikan bahwasanya di tahun Indikasi Geografis 2024 ini, Kanwil Kemenkumham NTB berupaya penuh untuk meningkatkan daya tarik pariwisata yang dapat meningkatkan animo kunjungan wisatawan di NTB. 

"Tak hanya sektor pariwisata. Di tahun 2024 Kanwil Kemenkumham NTB juga berupaya untuk meningkatkan Indikasi Geografis yang terdaftar, agar memberikan keyakinan kepada konsumen terkait produk yang memiliki kualitas serta ciri khas spesifik, sehingga roda bisnis UMKM di NTB akan semakin bergulir," pungkas Parlindungan. (Red)