Sinergi DPRD NTB Dengan KPK Dalam Memonitoring dan Evalusi Program Pencegahan Korupsi

GrafikaNews.com -  Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB bersama KPK RI dengan agenda monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi, Rabu (25/11/2020).

Aida Ratna Zulaiha selaku Koordinator Wilayah III KPK mengatakan bahwa korupsi itu memberi dampak yang sangat besar, karena korupsi dapat memengaruhi harga dan daya saing yang menjadi tidak sehat.

“Korupsi ini dapat meruntuhkan hukum karena aparat Negara pun sering didapati melakukan korupsi.” ucap nya.

Aida berharap kepada anggota DPRD NTB agar dapat membantu memantau aset - aset pemda dari korupsi terintegrasi.

Sementara itu, ditempat yang sama Haris, salah satu anggota Korwil III mengatakan diwilayah Nusa Tenggara Barat yang paling banyak perkara yaitu pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana desa, dan dana BOS.

“Terkait perkara diwilayah NTB, yang paling banyak pengadaan barang dan jasa. Dari ujung hingga hilir pengadaan barang dan jasa adalah proses perencanaan dan penganggaran, jadi tugas bapak/ibu untuk memonitoring atau pengawasan pengadaan barang dan jasa itu sangat besar,” kata Haris.


Lebih lanjut, Haris mengatakan pengelolaan dana desa rata-rata membuat kepala desa kaget, karena besarnya dana desa yang didapatkan.

"Dana desa di gunakan tidak sebagaimana semestinya digunakan, Ada yang di gunakan untuk beli rumah, mobil ataupun untuk nikah lagi,“ jelasnya.

Untuk diketahui juga bahwa, kepala sekolah digadang-gadang menggunakan Dana BOS demi kepentingan Pribadi.

Haris berharap dalam pengadaan barang dan jasa, perusahaan tidak diberikan proyek dengan jumlah besar karena ditakutkan tidak akan dikerjakan dengan benar.  

“Perusahaan yang mendapatkan barang dan jasanya ini terdaftar dan mempunyai database nya, agar kita tau dia dapat proyeknya dimana saja dan kita dapat melakukan monitoring karena ada kasus dimana satu perusahaan mendapat beberapa proyek tetapi tidak dikerjakan dengan benar ataupun diserahkan kepihak lain,” tutup Haris.(ads)

Tags: