Grafika News - Lombok Tengah - Ratusan santri asal Nusa Tenggara Barat ( NTB ), menggelar kegiatan pulang berjama'ah ( Puja ). Sekitar 500 orang santri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, akan pulang secara bertahap. Rencananya, santri putra akan berlabuh di Lembar tanggal 2 April dan santri putri tanggal 4 April 2020. Anggota komite 2 DPD RI yang juga pengurus Ikatan Keluarga Santri Alumni Salafiya Syafi'iyah ( IKSASS ), TGH Ibnu Kholil S.ag. Mpd.I. menegaskan hal tersebut saat di konfirmasi GrafikaNews via telepon.

TGH Ibnu Kholil menerangkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemkab dan polres lombok tengah guna mengatur mekanisme penjemputan santri ditengah mewabahnya covid 19 atau korona.

" kita akan ikuti Sop pemerintah dalam mencegah penyebaran wabah korona, sebelum berangkat akan dilakukan penyemprotan desinfektan kepada semua santri dan bawaannya, dan kita sudah koordinasikan dengan sopir bus untuk tidak berhenti selama melalui pulau Bali, dan mulai dari lembar rombongan sudah dalam pengawasan satgas percepatan penanganan dan pencegahan covod 19," terang Kholil.

Dari lembar, rombongan akan di arahkan ke RMI guna dilakukan pemeriksaan kesehatan. Santri yang tidak menunjukkan gejala korona akan di serahkan langsung kepada wali santri dengan catatan harus melakukan isolasi mandiri dirumah masing masing selama 14 hari dan akan di pantau pengurus IKSASS, perangkat desa, polsek, puskesmas.

" sebenarnya ini kendala kita dalam menerapkan isolasi mandiri di rumah, tradisi santri kalau pulang ke rumah pasti bersalaman dengan orang tua, saudara, tetangga, kita sebenarnya sangat berharap ada tempat untuk melakukan karantina kepada seluruh santri ini, karenanya kami meminta kepada pemerintah agar kalau bisa diupayakan tempat katantina," tegas Kholil.

Selain itu kholil menambahkan, agar para wali santri membatasi diri dalam penjemputan santri.
" kami dari pengurus hanya memperbolehkan satu orang penjemput, itupun harus membawa KK dan KTP, bagi yang bukan orang tua kami wajibkan membawa surat kuasa dari wali santri," tegas Kholil.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi saat di konfirmasi lewat whats app nya menegaskan akan melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait.

Di pelabuhan petugas KKP akan dibantu dengan petugas dari dinas perhubungan provinsi NTB, yg di BKO-kan untuk mendukung proses pemeriksaan secara lebih ketat di pelabuhan, baik untuk membantu pemeriksaan suhu tubuh maupun pendataan dan memastikan kartu untuk proses karantina/isolasi mandiri.

Semua warga yg pulang kampung dikenakan status ODP, dan wajib melaksanakan isolasi mandiri secara ketat/disiplin.

" Petugas kesehatan, kades dan kadus akan melakukan pengawasan untuk pelaksanaan isolasi tersebut," tegas Gede. ( AM )