Mataram, Grafikanews.com - PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) telah melangsungkan sosialisasi free prior informed consent (FPIC) di Dusun Pongkukung pada 11-12 Oktober 2023.

Kegiatan ini digelar sebagai bentuk keterbukaan PT PLN (Persero) kepada masyarakat terkait rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu unit 5-6 di Poco Leok.

Salah seorang warga Desa Wewo yang juga pernah menjabat sebagai kepala desa, Pertus Mada Ragat, mengatakan sosialisasi yang digagas oleh PT PLN (Persero) ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh warga desa guna mengenal lebih dekat terkait energi bersih geothermal.

"Selama ini dengan hadirnya PLN ataupun pemboran yang ada di Ulumbu itu tentunya membawa kesejahteraan bukan saja untuk masyarakat Desa Wewo tapi lebih luasnya untuk masyarakat Manggarai Raya," ucap Pertus Mada Ragat.

Pertus Mada Ragat mengatakan sebelum PLTP Ulumbu beroperasi, warga sekitar masih mengandalkan lampu pelita untuk memeroleh penerangan. Sehingga, ia menegaskan 90 persen warga Desa Wewo sangat mendukung rencana pengembangan PLTP Ulumbu unit 5-6. Terlebih lagi, saat ini kebutuhan akan listrik semakin meningkat.

Sementara itu, Managar PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 2, R. Harnandi Adhityo, mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat terkait pengembangan PLTP Ulumbu 5-6 sesuai dengan data yang tersedia.

"Dengan begitu masyarakat bisa mengambil sikap. Jadi inti dari FPIC ini kita memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan dan mengambil sikapnya," ucap R. Harnandi Adhityo.

Dalam kegiatan tersebut, warga Desa Wewo juga terlibat aktif dalam memberikan saran kepada PT PLN (Persero). Adapun usulan tersebut, seperti program beasiswa bagi keluarga tidak mampu, meteran gratis, bantuan hand traktor, pemasangan jaringan pada wilayah yang belum terjangkau, bantuan bibit holtikultura, pemberdayaan tenaga kerja lokal, sampai jaringan air minum bersih.

"Usulan ini akan kami tampung dan diteruskan ke tingkat atas. Tentunya, melalui survei, akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia," kata R. Harnandi Adhityo. (Red)