Paripurna DPRD; Sampaikan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi Terhadap LKPJ Bupati

Bupati Kabupaten Lombok Tengah bersama Ketua DPRD Kabupaten Lombok | MT

GrafikaNews.com - Lombok Tengah - Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020. Jumat, (30/04/2021)

Membuka Sidang Paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Lombok M. Tauhid menyampaikan bahwa dimensi Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, harus dimaknai sebagai upaya untuk mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan daerah.

"Cakupan dimensi pertanggungjawaban kepala daerah itu, termaktub dalam
ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara teknis dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," sambung politisi partai Partai Gerindra itu.

Kemudian dimensi evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyangkut penilaian indikator kinerja, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, upaya-upaya dan kebijakan yang diambil, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta tindaklanjut atas hasil laporan dan evaluasi tersebut.

Sedangkan dari sisi kewajiaban Kepala Daerah dalam menyampaikan Laporan
Keterangan Pertanggungjawban (LKPJ) kepada DPRD dalam setiap akhir Tahun
Anggaran adalah salah satu upaya Pemerintah, untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata Pemerintahan yang baik (good governance), yakni adanya akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat dan penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut, LKPJ disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD, kemudian dibahas oleh DPRD,
dan hasil pembahasannya dituangkan dalam Keputusan DPRD selambat-lambatnya 30
hari sejak LKPJ diterima.

Selanjutnya Keputusan DPRD tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah, ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.

Melalaui Rapat Paripurna DPRD hari Kamis, 1 April 2021 yang lalu, Bupati Lombok Tengah telah menyampaikan penjelasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya sesuai
ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Dokumen LKPJ itu dibahas secara internal oleh DPRD melalaui pembahasan ditingkat komisi dan gabungan komisi DPRD, sesuai jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Ke Dua dan masa Persidangan Ke Tiga Tahun Sidang 2021 yang telah ditetapkan.

Namun seiring dinamika yang berkembang dalam proses pembahasan secara internal di tingkat komisi, komisi I, Komisi III dan komisi IV memandang perlu melakukan klarifikasi data dan informasi dengan kepala OPD mitra kerja komisi, termasuk melakukan kunjungan lapangan dan kunjungan kerja. Hal itu dimaksudkan untuk memperkaya materi pemahaman terhadap ruang lingkup penyusunan rekomendasi/catatan DPRD
Kabupaten Lombok Tengah terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2020.

"Dari hasil kajian dan klarifikasi masing-masing komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan masing-masing OPD mitra kerja, dapat dipahami bahwa
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2020, dilaksanakan dalam suasana bencana non alam Covid-19, sehingga tentu berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Kabupaten Lombok Tengah yang sama-sama kita cintai," tandas pimpinan sidang.

Selanjutnya, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah selaku Pimpinan sidang mempersilahkan juru bicara Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dalam bentuk rekomendasi dan catatan penting terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

Memulai penyampaiannya, Legewarman jurubicara gabungan komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan secara keseluruhan penyusunan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Lombok
Tengah tahun Anggaran 2020, telah memenuhi ketentuan sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Walaupun demikian, Gabungan Komisi memandang bahwa dalam penyusunan dokumen LKPJ perlu ditingkatkan koordinasi antara Tim Penyusun LKPJ selaku pengolah data dengan OPD selaku penyedia data. Hal ini menjadi penting kami sampaikan mengingat dalam pelaksanaan konsultasi Komisi dengan OPD Mitra Kerja, ada OPD yang tidak mengetahui data yang tertuang dalam dokumen LKPJ Sehingga tidak mampu dijelaskan secara detail terkait dengan target, realisasi dan pokok permasalahan yang ada. Hal ini tentu sangat penting untuk bisa dijadikan Pertimbangan bagi kepala daerah untuk kedepan betul-betul lebih mengedepankan sikap profesionalitas dalam menempatkan pejabat di semua OPD sesuai dengan kemampuan dan keahliannya" sambungnya.

Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah menilai bahwa secara umum
kinerja Bupati Lombok Tengah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah tahun anggaran 2020, telah diselenggarakan dengan baik, namun ada
beberapa koreksi yang harus diatensi oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan pada waktu yang akan datang, sebagaimana tertuang dalam catatan dan rekomendasi komisi dan Gabungan komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Selain menyampaikan secara umum pandangan terkait penyusunan LKPJ. Legewarman sebagai jurubicara gabungan fraksi kemudian membacakan secara keseluruhan rekomendasi-rekomendari dari Empat komisi DPRD yang ada dihadapan peserta sidang serta Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, SIP yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. (*)

Leave a Reply