• Jumat, 10 Juli 2020

Meski Di Penuhi Catatan, DPRD Setujui Raperda Pertanggung Jawaban Gubernur TA 2019/2020

grafikanews.com

GrafikaNews.com –Mataram- Akhirnya, DPRD Provinsi NTB menyetujui Raperda pertanggungjawaban Gubernur NTB tahun anggaran 2019 - 2020 meski dipenuhi dengan berbagai catatan. Juru bicara badan anggaran DPRD NTB, Sudirsah Sujanto S.Pd.B.SIP, saat membacakan keputusan Banggar DPRD pada sidang Paripurna DPRD, Jum’at (26/6/2020) menegaskan secara umum realisasi anggaran bidang Pemerintahan,Hukum dan Ham terserap berkisar 90 - 100 %. Tetapi jika dilihat secara rinci, belum efektif dalam mencapai kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023.

Baca juga:

“Pagu BKD anggaran 27  M realisasi 24 M (86,09 %) sedangkan dalam RPJMD 2019 – 2023 target kinerja dan kerangka pendataan sebesar 15 M artinya realisasi anggaran lebih besar 80% dari yang ditetapkan dalam RPJMD,” terang Sudirsah.

Mestinya dengan anggaran yang lebih besar dari RPJMD, bisa mencapai indicator kinerja indeks profesionalitas ASN dengan kategori baik. Namun faktanya, kinerja indeks profesionalitas ASN hanya 0,54 poin dari 0,65 poin yang ditetapkan dalam RPJMD. Capaian tersebut tergolong sangat rendah, jika di bandingkan dengan capaian dan anggaran yang di maktubkan dalam RPJMD 2019 – 2023.

grafikanews.com

Di bidang penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, tergolong berhasil dengan baik. Hal ini tergolong wajar, sebab realisasi anggaran mencapai 16 Miliar dari pagu APBD 2019 sebesar 17 Miliar atau (65,16%). Sedangkan dalam RPJMD 2019 -2023, target kinerja dan kerangka pendanaan sebesar 3,9 Miliar.

“pada tahun 2019, indeks criminal di NTB di perkirakan 64,45%, realisasi indeks criminal hanya 12,71%, menunjukkan bahwa tindakan kejahatan jauh dari yang di perkirakan, dari 6427 kasus kejahatan yang terlaporkan, 3890 atau sekitar 60,62% kasus diantaranya sudah terselesaikan,” jelas Sudirsah.

Selain itu kata Sudirsah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati temuan pada tahun 2019 yang menyatakan ketidak sesuaian realisasi anggaran dengan rencana anggaran. Hal tersebut menurut BPK mengakibatkan kerugian daerah.

“Inspektorat daerah harus menindak lanjuti temuan BPK tersebut agar tidak terjadi kerugian daerah,” kata Sudirsah.

Realisasi anggaran beberapa OPD juga tak luput dari evaluasi Banggar DPRD provinsi. Namun, Banggar akhirnya memutuskan menyetujui raperda pertanggungjawaban gubernur NTB tahun anggaran 2019 – 2020.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi kinerja DPRD yang telah mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemerintahan.  

“ terimakasih berbagai catatan dan masukan banggar DPRD, tentunya catatan penting itu akan menjadi perhatian serius bagi kami untuk ditindak lanjuti dalam bentuk perbaikan pelaksanaan apbd pada masa mendatang,” ujar wanita yang akrab disapa Umi Rohmi itu.(AM)


TAGS : #beritantb

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook:

Tambahkan Komentar