Oleh : Emi Hidayati, Ketua LPPM IAI Ibrahimy Banyuwangi.

Komitmen LPPM IAI Ibrahimy berkolaborasi dengan pemda dan kawan kawan akademisi untuk terlibat aktif dalam  pengarusutamaan gender di Kabupaten Banyuwangi bukan sekedar untuk mengejar penghargaaan APE semata lebih dari itu, bahwa kualitas hidup warga perempuan , anak, difabel dan kelompok rentan lainnya penting  memperoleh porsi kebijakan yang setara dan berkeadilan.

Sejak dalam rancangan / rencana pembangunan sudah memperhitungkan akses, capaian dan manfaat yang berimbang kepada kelompok rentan/rapuh baik perempuan dan laki - laki, sehingga dokumen anggaran nya pun telah memuat pernyataan tentang indikator pembangunan yang berkesetaraan.

Tentu prasyarat yang wajib ada dalam dokumen pemerintah daerah dan desa  adalah jumlah sasaran pembangunan atau pemberdayaan masyarakat berdasarkan jenis kelamin ( berapa perempuan dan berapa laki - laki )  yang menjadi dasar kajian dalam penyusunan anggaran pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.

Syarat pengarusutamaan gender berikutnya adalah komitmen OPD untuk menyediakan vocal poit ( aparatur - SDM - perangkat paham isu - isu kerentanan pada gender yang bertugas dalam penyusunan dokumen perencanaan penganggaran yang responsif gender ), yang tak kalah pentingnya pihak legislatif juga wajib mengapresiasi dalam bentuk Peraturan Daerah untuk memayung Pengarusutamaan gender di Kabupaten Banyuwangi.

Karena pemberdayaan yang timpang gender akan melahirkan kekacauan dan kemiskinan struktural disemua dimensi kehidupan masyarakat. Pembangunan yang sering didefinisikan sebagai upaya memperbaiki kehidupan masyarakat ini butuh instrumen untuk memandu arah dan kerangka kerja yang memastikan bahwa kelompok warga yang rentan laki - laki dan perempuan benar benar menjadi prioritas pembangunan penerima manfaat .

Baik secara ekonomi, ekologi, sosial budaya , pendidikan, kesehata  infrastuktur dan bidang kehidupan lainnya. benar - benar menjaminkan proporsi yang setara.