Memaknai Falsafah Perencanaan Pembangunan Daerah di Masa Pandemi COVID-19

Foto: Nursalim

Oleh : Nursalim
Doktor Administrasi Publik Universitas Brawijaya

GrafikaNews.com - Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara komprehensif, berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat (publik welfare) di masa kini dan masa yang akan datang.

Pembangunan daerah sebagaimana termaktub dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder masyarakat yang merata di setiap tingkat komunitas sosial masyarakat.

Rencana pembangunan daerah akan tercapai dengan baik, jika direncanakan atas dasar rencana pembangunan yang bertumpu pada falsafah kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut akan dapat dicapai melalui proses rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. 

Harapan tersebut selaras dengan  tujuan dan cita-cita bernegara. Oleh karena itu rencana pembangunan strategis harus  mencakup empat hal yaitu; apa (what), kapan (when), dimana (where) dan bagaimana (how). Ini dilakukan guna merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat, stabilitas sosial, stabilitas politik dan kepastian hukum, sehingga pada akhirnya dapat menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

Sebuah rencana pembangunan daerah yang efektif, efisien, kebersamaan, dan adil akan berjalan dengan baik jika para pemangku amanah publik eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) mampu memanifestasikan diri dalam sebuah aktivitas rencana pembanguan daerah secara profesional. Artinya; nilai-nilai perencanan harus dipahami apa yang menjadi falsafah, pijakan dan tujuan perencanaan itu sendiri, sehingga tindakan saling sandera dalam mengelola dan merumuskan kebijakan publik dapat dihindari.

Dalam mendesign rencana pembangunan daerah harus mampu menganalisa manfaat dari kebijakan yang direncanakan, guna menghadirkan tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengoptimalkan resource yang dimiliki untuk dikelola secara efektif, artinya sumberdaya yang dimiliki tidak diarahkan untuk hal-hal yang tidak produktif.

Demikian pula gagasan dan ide pembangunan harus dibuka ke ruang publik untuk  mendapatkan peran semua elemen pembangunan yaitu; masyarakat, eksekutif, legislatif dan organisasi non-pemerintah lainnya.

Dengan tujuan agar rumusan dokumen pembangunan daerah yang merupakan pijakan dan falsafah pembangunan dapat dipedomani dengan baik dalam mengimplementasikan kebijakan publik, sehingga semua kepentingan perencanaan terakomodasi dalam rumusan kebijakan publik.

Dalam tulisan ini ada baiknya para pelaku perumusan perencanaan kebijakan publik mengadopsi falsafah perencanaan tarnsaktif (pasca-rasional)  yang diperkenalkan John Friedmann.

Pemikirannya diharapkan mampu mengendalikan diri dan dapat meletakkan fungsi sebagai perencana publik yang baik, responsif dan dinamis, sehingga tidak overlapping dalam tindakan pengambilan kebijakan.

Stakeholder harus memahami bahwa (a) perencanaan itu harus normatif, artinya harus mempertimbangkan nilai-nilai tertentu seperti demokrasi, inklusi, keragaman, kualitas hidup, keberlanjutan dan kesetaraan, disamping mematuhi norma-norma hukum yang mengatur transformasi perencanaan kebijakan, yaitu bagaimana strategi kebijakan dalam mensinkronkan tahapan prosedural,  value kebijakan dan model implementasi kebijakan.

(b) perencanaan harus inovatif, artinya harus mampu mencari solusi kreatif untuk masalah sosial, fisik dan lingkungan yang menimbulkan kesadaran politik di domain publik. Pada akhirnya seorang perencana tidak cukup hanya memikirkan hal-hal bersifat statis saja, tapi harus mampu menggugah nalar kreatif absolut untuk terus berinovasi, mempunyai penglihatan visi ke depan dan memiliki keunggulan dengan pelayanan publik lainya.

(c) perencanaan harus politis, artinya  implementasi dimasukkan kedalam proses perencanaan sebagai dimensi kritis,  yang melibatkan strategi dan taktik yang dirancang untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan dalam batas legalitas dan praktek damai. Tetapi bertindak secara strategis sudah berarti bertindak secara politis yang beranggapan serius kekuasaan sebagai elemen penting dalam perencanaan. Maka dimensi politis ini adalah sebuah  art dalam mendiskusikan sesi dari sebuah simpul-simpul kebijakan untuk dikelola dan dikemas dengan baik, guna menghasilkan benefit yang produktif dalam merespon kepentingan publik secara berkeadilan.

(d) perencanaan harus transaktif, yaitu perencanaan yang lebih mengutamakan aspek tindakan implementatif dari pada  aspek proses pengambilan keputusan atau perencanaan dua jenis pengetahuan sangat penting dalam mencari solusi; pengetahuan ahli dan pengalaman, yaitu model perencanaan pasca-rasional atau model yang mencoba bagaimana kelompok-kelompok kecil masyarakat juga ikut terlibat secara aktif dalam perencanaan kebijakan publik, artinya tingkat partisipasi masyarakat terbuka luas untuk menyampaikan ide dan gagasan  secara proporsional dan bertanggungjawab.

(e) perencanaan harus didasarkan pada pembelajaran sosial, artinya harus terbuka dengan karakteristik utama adalah umpan balik kritis dan memori kelembagaan yang kuat. Untuk itu perencanaan publik mengajak semua strata masyarakat berkolaborasi dalam sistem perencanaan partisipatif yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah.

Meskipun dalam banyak kajian dan diskusi perencanaan partisipatif belum sepenuhnya mengarah kepada tinjauan teoritis dan implementasi praktis.

Terhadap analisa empiris tersebut  baiknya menghadirkan dimensi teoritis dan implementasi praktis. Dimana dalam perubahan paradigma struktur sosial masyarakat modern dengan berbagai macam problem sosial masa kini baik perubahan culture, lifestyle  dan value of life serta dihadapkan pada kondisi pandemi covid-19, maka para pelaku perencana publik dituntut untuk responsif dan memiliki kepekaan sosial dalam memaknai emergency measures.

Sehingga mampu mentransformasikan dan mengelaborasikan sistem perencanaan publik yang lebih mengedepankan porsi aspek pengambilan tindakan cepat dan tepat  (transaktif) dari pada aspek pengambilan keputusan (advokasi).

Jadi eksistensi pejabat publik dalam situasi pandemi covid-19 ini dituntut dalam merumuskan dan mengimplementasikan perencanaan publik benar-benar bertindak responsif dan efektif guna terwujudnya pelayanan publik yang baik. (*)

Tags:

Leave a Reply