Bandung, Grafikanews.com - Sebagaimana diketahui, Menkumham Yasonna H. Laoly telah mengamanatkan jajarannya untuk membangun zona integritas dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2022.

Bertempat di Ballroom Hotel Aryaduta Bandung, Rabu (31/01), Kemenkumham menggelar kegiatan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Usulan WBBM Tahun 2024. Giat dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan yang didampingi Kepala Divisi Administrasi Anton E Wardhana, Kepala
Bagian Program dan Humas Febri N Satriatama, serta tim Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenkumham NTB.

Asep Kurnia selaku Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham menyampaikan bahwa terdapat 40 Satuan Kerja Kemenkumham usulan WBBM di Tahun 2024. "Semoga di tahun 2024 ini, 40 satuan kerja yang diusulkan dapat mengoptimalkan data dukung dengan baik sehingga dapat meraih predikat WBBM", ujar Asep Kurnia.

Asep juga menambahkan bahwa WBBM lebih dari sekedar kontestasi, namun bagaimana pemerintah mampu menghadirkan layanan yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat, serta bagaimana konsistensi dalam menjaga integritas. "Oleh karena itu, saya menghimbau pimpinan tinggi maupun kepala satuan kerja harus bisa menjadi leader, memberikan semangat, dan menjadi role model yang baik", tutup Asep.

Dalam giat ini, sharing session dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang memberikan _Best Practice_, tentang faktor kunci apa saja yang telah dilaksanakan Kementerian Keuangan sehingga dapat meraih WBBM pada satuan kerjanya.

Penguatan terkait Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Inspektur Wilayah VI Kemenkumham Luluk Ratnaningtyas, bahwa 40 satuan kerja yang diusulkan menuju WBBM diminta untuk menyempurnakan terkait catatan dari KemenPAN-RB terkait data dukung. Hal serupa juga disampaikan Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi. "Satuan Kerja harus memperhatikan aspek _Document Learning_ dan _Island of Integrity_ jika ingin meraih WBBM", ujar Lilik.

Dengan adanya kegiatan ini, Kanwil Kemenkumham NTB optimis, bahwa Tahun 2024 ini dapat meraih WBBM. "Sebagaimana diketahui Kanwil Kemenkumham NTB telah menyandang predikat WBK. Melihat kondisi kesiapan saat ini, dengan kinerja, kerjasama dan kolaborasi yang baik, untuk mewujudkan predikat WBBM pada tahun ini bukanlah hal yang mustahil", pungkas Parlindungan. (Red)