KPU Lombok Tengah Dinilai Cedrai Profesi Wartawan.

Munakir, Ketua PWLT (kiri) & Ahmad Said, Pembina FWLT (kanan)

Grafika News - Lombok Tengah - Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah yang tidak mengizinkan wartawan untuk melakukan peliputan di arena debat terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah dinilai telah mencedrai Profesi Wartawan.

Pembina Forum Wartawan Lombok Tengah (FWLT) Ahmad Said, angkat bicara terkait pelarangan peliputan ini, ia menyampaikan bahwa, merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

“Maka tidak ada alasan pembenaran bagi KPU untuk tidak memberikan wartawan untuk melakukan liputan. Karena wartawan hanya mencari informasi yang akan di sampaikan kepada masyarakat, dan itu sudah dijamin oleh undang-undang,” ungkap Ahmad Said

Senada dengan itu, ketua Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT), Munakir menyampaikan bahwa, apa yang terjadi saat debat pertama, harus dijadikan pembelajaran agar tidak terulang pada debat putaran kedua. Seharusnya KPU memberikan ruang setidaknya perwakilan wartawan untuk meliput jalannya debat.

“Kita paham kalau alasan Covid-19 membuat tidak semua wartawan bisa masuk, tetapi setidaknya ada perwakilan. Bisa saja nanti oleh KPU memberikan slot berapa jatah untuk wartawan dan tinggal teman-teman wartawan yang menunjuk siapa perwakilannya nanti,” ungkap Munakir.

Sementara itu, di lansir dari radarmandalika.id, terkait pelarangan peliputan langsung Debat Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah ini, Suhardi Soud, Ketua KPU Provinsi NTB akan melakukan evaluasi terhadap KPU Kabupaten Lombok Tengah. (Eff)

Leave a Reply