Grafika News - Giri Menang – Desa Mekarsari Kecamatan Narmada mewakili Kabupaten Lombok Barat menerima penghargaan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) dari Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dalam gelaran Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019 di Ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (7/11).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 303 kepala sekolah, 158 kepala puskesmas dan 995 perwakilan kepala desa/lurah se-NTB.

Selain Desa Mekarsari, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Puskesmas Gerung dan SMAN 1 Gerung. Tidak seperti tahun sebelumnya, tahun ini KI juga memberikan penghargaan kepada unit layanan dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Penghargaan diberikan untuk desa yang telah memenuhi standar penyampaian informasi yang telah ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat yang tertuang dalam Perki no.1 tahun 2018.

Berdasarkan undang-undang, diwajibkan bagi badan publik untuk memberikan layanan informasi yang baik bagi masyarakat. Karena salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka adalah terpenuhinya hak publik.

Gebyar DBiP sendiri dihajatkan untuk membumikan informasi publik sampai ke desa, ke sekolah, dan ke puskesmas yang menjadi unit layanan terdepan dalam rangka mencapai visi kesejahteraan yang sedang dibangun bersama di NTB. Acara ini juga diharapkan mampu menjadi penguat untuk semakin mendorong keterbukaan informasi publik di NTB. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Informasi NTB Hendriadi dalam sambutannya.

"Komisi Informasi untuk tahun ini fokus pada isu-isu kesejahteraan. Oleh karena itu di mana bangunan paling dekat adalah di desa, sekolah dan puskesmas," tutur Hendriadi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Moh. Taufiq saat ditemui usai acara berharap agar desa-desa lain di Lombok Barat bisa seperti Desa Mekarsari dalam hal keterbukaan informasi.

"Mudah-mudahan desa lain di Lombok Barat yang berjumlah 119 ini, bisa seperti desa Mekarsari. Karena masalah keterbukaan informasi publik sudah menjadi kewajiban kita di pemerintah daerah, terutama di pemerintah desa,” jelas sekda.

Hal ini sudah menjadi tuntutan masyarakat, lanjut sekda. “Merupakan kebanggaan tersendiri, memotivasi desa, sekolah-sekolah maupun puskesmas yang ada di Lombok Barat untuk bisa memberikan yang terbaik dalam keterbukaan informasi publik,” tegas sekda.

Kepala Desa Mekarsari, Sapinah mengaku bersukur atas penghargaan yang diterima. Kedepannya, ia berjanji akan lebih mengoptimalkan apa yang telah diraihnya saat ini, serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih lengkap lagi.

"Alhamdulillah desa telah bisa menginformasikan secara jelas dan lengkap pelaksanaan, baik APBDES, DD maupun ADD secara menyeluruh kepada masyarakat. Sehingga kegiatan desa apapun itu, diketahui oleh masyarakat. Dengan begitu masyarakat juga akan merasa optimis, desa bisa maju dengan keterbukaan itu sendiri," jelasnya. (Ige)