GrafikaNews.com - JAKARTA – Sejak dibukanya pada Jum’at, 4 September 2020 hingga batas akhir pada Minggu, 6 September 2020, proses pendaftaran calon kepala daerah memunculkan suasana keriuhan dan atmosfer persaingan yang kuat dari para calon kepala daerah. Hal tersebut sampai mendapat perhatian khusus dari Ketua KPK, Firli Bahuri.

Ketua KPK ini menghimbau kepada calon kepala daerah untuk bersaing sehat dalam memenangkan hati dan suara rakyat dengan cara-cara yang terhormat.

“Selamat berkompetisi, adu ide, program serta gagasan untuk pembangunan daerah dan kemajuan rakyat, bukan bujuk rayu, janji manis apalagi jual beli suara untuk dapat melenggang ke tampuk kekuasaan,” kata Firli, sapaan akrab Ketua KPK ini.

Firli juga mengingatkan, utamanya kepada calon kepala daerah petahana atau dari unsur aparatur pemerintah untuk tidak menggunakan instrument, apalagi anggaran negara, dalam kontestasi Pilkada serentak 2020.

Ditegaskan Firli, jangan pernah berfikir bahwa KPK akan kesulitan untuk memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan Pilkada serentak di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

“Kita sudah membangun sistem khusus untuk memantau Pilkada serentak 2020 serta menerapkan konsep three prongs approaches dalam mengawal Pilkada bersih,” tegasnya.

Selain itu, Firli mengatakan KPK memiliki 'mata rakyat', yaitu anak-anak bangsa yang memiliki integritas dan menjaga nilai-nilai kejujuran. Mereka tidak takut, berani lantang berteriak, meneriakkan kebenaran diantara bisikan kejahatan korupsi.

“Banyak yang membenci korupsi, namun tidak sedikit yang hanya diam sehingga (korupsi) kejahatan atas kemanusiaan tersebut bisa terjadi. Dengan kata lain, yang menumbuhkan kejahatan korupsi seringkali adalah ketidak pedulian kita sendiri,” ujarnya.

Antusias dan peran aktif 'mata rakyat' ini, lanjutnya, dapat dilihat dari tingginya angka laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam kanal Pengaduan Masyarakat KPK, sehingga dapat dicegah bila belum terjadi dan pasti akan ditindak jika (korupsi) telah dilakukan.

Bersama KPU, Bawaslu dan Kemendagri, KPK akan menyambangi calon kepala daerah untuk meminta mereka menandatangani pakta integritas, sebagai upaya pencegahan korupsi.

“KPK berupaya penuh agar Pilkada serentak 2020 tidak membidani kelahiran koruptor-koruptor baru seperti yang terjadi pada Pilkada-Pilkada sebelumnya, dimana tak lama setelah dilantik, kepala daerah terpilih berstatus tersangka kasus korupsi,” kata Firli mengingatkan.

Sekali lagi, Firli menghimbau kepada seluruh calon kepala daerah termasuk tim sukses dan partai politik pengusung, untuk mengedepankan sportifitas anti korupsi, dalam memenangkan Pilkada serentak 2020.

“Dengan semangat sportifitas anti korupsi, Insya Allah Pilkada Serentak 2020 dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah dan berintegritas, sehingga dapat mewujudkan semua cita-cita dan harapan Founding Fathers kita, dimana negara ini dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutup Ketua KPK RI ini. (*)