Jakarta, Grafikanews.com - Dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja yang berdampak bagi masyarakat, Kanwil Kemenkumham NTB lakukan koordinasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa (13/2).

Dalam giat yang merupakan tindak lanjut usulan sarana dan prasarana yang diajukan Kanwil Kemenkumham NTB sesuai dengan perintah Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan ini, hadir langsung Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB Anton E Wardhana yang didampingi oleh Asri selaku Kepala Bagian Umum, Muzhar selaku Kasubbag Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah tangga beserta staf.

"Permohonan dukungan sarana dan prasarana yang secara resmi telah disampaikan terlebih dahulu, mengingat kondisi saat ini ketersediaan perangkat pengolah data _(laptop, PC, Videowall dll)_ dirasa kurang optimal dan ada beberapa perangkat yang rusak, sehingga perlu dilakukan peremajaan/penggantian guna optimalisasi pemanfaatan teknologi digital", ujar Anton saat bertemu dengan staf BMN Ditjen AHU.

Kemudian koordinasi dilanjutkan dengan menemui Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sucipto. "Kami telah memberikan persetujuan atas usulan permohonan yang diajukan Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, tindak lanjutnya akan kami sampaikan sesegera mungkin", ungkap Sucipto.

"Kami akan melakukan upaya optimal dalam memberikan kinerja terbaik dan pelayanan bagi masyarakat, tentunya dengan perangkat yang memadai. Tujuannya tidak lain adalah menjalankan perintah Menkumham Yasonna H. Laoly untuk memberikan kinerja yang berdampak bagi masyarakat", ungkap Parlindungan dalam kesempatan berbeda. (Red)