Grafikanews.com-Banyuwangi-Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM ) Untag Banyuwangi menilai, kebijakan impor beras tidak sesuai dengan semangat menjaga ketahan pangan nasional sebagaimana yang menjadi visi besar Presiden Joko Widodo.  Kebijakan impor 1 juta ton beras itu juga dinilai akan merugikan petani. Hal itu diungkapkan puluhan aktivis BEM Untag saat menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan import beras, di DPRD Kabupaten Banyuwangi, Rabu(31/3/2021).

Ketua BEM Untag Banyuwangi, Vina sofiatul Laili dalam orasinya menyatakan bahwa pemerintah harus harus mengutamakan produksi pangan dalam negeri sebagaimanayang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012.

“sikap dari kebijakan pemerintah ini sangat mengganggu mental para petani yang mengakibatkan kerugian petani, yang  saat ini sudah sengsara dengan adanya pandemi Covid-19,”teriak Vina.

Vina menambahkan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Wasesa sudah menyatakan bahwa potensi produksi beras tahun ini akan mengalami surplus dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Selain itu Vina melihat, proses pengambilan kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah kurang demokratis terbuka dan partisipatif sehingga kurang dalam memperoleh masukan dari berbagai pihak dengan menyandingkan berbagai macam data.

“Masih terjadi perbedaan pandangan antara bulog dengan pemerintah dalam basis data kebutuhan dan cadangan pada sektor pangan,”kata Vina.

Dalam aksinya.itu  BEM untag Banyuwangi juga meminta agar mentri perdagangan dicopot dari jajaran Kabinet Presiden Joko Widodo. (JK)

• Penutupan TMMD Sengkuyung Desa Tembok Ditandai Serah Terima Hasil TMMD
• Langkah Nyata Pemkab Asahan Atasi Banjir, Dinas PUPR Lakukan Normalisasi Saluran Air
• Tiga Pilar Kecamatan Tulis Kompak dalam Penanganan COVID-19