Kadis PUPR dan DPMD Jelaskan Alasan Pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Tanbu

Kawasan Perkantoran SKPD Tanah Bumbu, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin.

BATULICIN, GrafikaNews.com - Beberapa waktu yang lalu, media online memberitakan adanya pemanggilan beberapa Kepala SKPD Tanah Bumbu (Tanbu) oleh pihak Kejaksaan Negeri  Tanah Bumbu. 

Pemanggilan tersebut diduga terkait dugaan penyalahgunaan anggaran HUT ke 16 pada tahun 2019 yang masih menuai tanda tanya.

GrafikaNews mencoba mengkonfirmasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanah Bumbu yang turut disebut dalam pemanggilan tersebut.

"Ia benar di panggil ke Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu," kata Kepala Dinas PUPR Tanbu, Ansyari Firdaus saat dikonfirmasi pada 29 Januari 2021 diruang kerjanya.

Dijelaskan Ansyari, pemanggilan itu hanya diminta memberikan keterangan dan data di salah satu kegiatan HUT ke -16 hari jadi Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2019.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tanah Bumbu, Nahrul Fajeri juga mengatakan hal yang sama. 

"Ia benar di panggil Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, namun hanya memberikan data dan keterangan sesuai arahan pimpinan," terangnya.

Sebelumnya, telah diberitakan di media online beberapa Kepala SKPD Tanbu di Panggil oleh Kejakasan Negeri Tanah Bumbu terkait dugaan penyalahgunaan Anggaran HUT ke 16 tahun 2019.

Pemberitaan online menyebutkan beberapa nama Kepala SKPD Tanah Bumbu yang di panggil oleh Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, diantaranya; Kepala Dinas PUPR Tanbu, Ansyari Firdaus, Dinas PMD Tanbu, Nahrul Fajeri, Dinas Lingkungan Hidup DLH Tanbu, Rahmad Proto Udoyo dan lainnya. (Jon)

Leave a Reply