
- Aplikasi Siaga NTB, Wadah Edukasi Kebencanaan Bagi Masyarakat
- Menuju Kemandirian dan Ketahanan Pangan Masyarakat Berbasis Pesantren
- Lewat UKW, Gubernur NTB Harapkan Lahir Wartawan yang Kompeten
Wagub juga menjelaskan jika pengelolaan di hulu berhasil maka dapat pula menekan anggaran pengangkutan dan masyarakat dapat berhitung nilai ekonomis sampah. Itu sebabnya, revitalisasi peran lingkungan dalam pengelolaan hulu sampah sangat strategis. Wagub juga mengapresiasi pengelolaan sampah Pemkot Mataram yang sudah mencapai 77 persen dengan program bagus seperti Lisan dan pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti di Mataram Barat dan Sandubaya yang dapat direplika di lingkungan lain. Namun pengurangan sampah yang baru 3,32 persen harus disikapi dengan strategi baru. "Yang penting sepaham dulu dan menjembatani niatan ini ke lingkungan lingkungan di kota Mataram agar sampah dikelola mulai dari hulu", tegas Wagub. Secara rinci, potensi pengurangan sampah itu, dari RDF atau pelet sampah pengganti batu bara membutuhkan bahan baku sampah hingga 1.085 ton per hari untuk produksi 147 ton RDF per hari melalui industrialisasi sampah TPA Kebon Kongok yang dimanfaatkan oleh PLTU Jeranjang sampai Taliwang dan bahan bakar smelter. BSF dengan potensi sampah organik 3 ton perhari juga pabrik bata plastik dan batako dengan potensi pasar yang besar hingga mancanegara.
Walikota Mataram, Mohan Roliskana menyambut perhatian Pemprov soal tata kelola sampah yang juga menjadi prioritas dan isu utama pembangunan Pemkot Mataram yang segera akan dikerjakan masif. Sebagai langkah awal, Pemkot sudah menyiapkan skenario kebijakan fiskal untuk penanganan sampah. Salah satunya dengan memperbesar anggaran pengangkutan sebesar 37 juta pertahun yang hanya dapat membiayai satu kali angkutan sampah ke TPA. Semangat kolektif dalam penanganan sampah ini juga membutuhkan kontribusi anggota DPRD kota dalam distribusi anggaran Pokir. Begitupula dengan dana kelurahan sebesar 1,5 sampai 2 miliar pertahun didorong untuk alokasi pengurangan sampah. Hal lain adalah koordinasi TPA regional yang sekarang masih menggunakan sistem control landfill agar dapat meminimalkan gangguan yang menyebabkan terhambatnya pengangkutan sampah. Hal konkrit lainnya adalah memastikan replikasi program pengelolaan hulu dikerjakan pula ditempat lain di kota Mataram. "Sebagai wajah daerah sudah sepatutnya kota ini bersih dan nyaman bagi penghuninya maupun yang datang berkunjung", ujar Mohan. Mohan tak memungkiri, dengan luasan kota dan produksi sampah yang kian meningkat kendala teknis masih terjadi. Padahal jika menumpuk dan tak terangkut akan menambah biaya ekstra untuk pengangkutan dan retribusi di TPA yang dapat membiayai program pengurangan sampah di hulu. Mohan menyebut, excavator mini milik Pemkot harus melayani 21 TPS, belum lagi truk angkutan dan anggaran yang tak dapat memenuhi kreatifitas dan inovasi diluar kerja rutin penanganan sampah. Namun demikian, Pemkot berharap kolaborasi penanganan sampah ini bukan hanya terkait program namun benar benar untuk penanganan dan pengurangan sampah berkelanjutan bagi lingkungan. (*)
Leave a Reply