IDI Magnet Bagi Investor

Suasana Rapat Koordinasi Teknis Pokja Indek Demokrasi Indonesia (IDI) NTB. (Foto Doc : Diskominfotik NTB)

Grafika News – Mataram - Nilai Indek Demokrasi Indonesia (IDI) disuatu daerah dapat menarik Investor untuk berinvestasi. Karena salah satu indikator IDI dapat menjadi tolak ukur untuk melihat keamanan diwilayah tersebut. Inilah pentingnya IDI yang belum banyak pihak memahaminya.

Hal ini disampaikan oleh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Mataram Dr. Kadri, M.Si., saat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Pokja Indek Demokrasi Indonesia (IDI) NTB, yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB.

Pemerintah daerah jangan melihat IDI lebih jauh. Begitu banyak hal yang penting dari riset dan laporan IDI. Berkaitan dengan urusan ekonomi, sosial dan lainnya di daerah.

“Jangan melihat IDI hanya sebagai urusan politik saja, tapi harus diperhatikan oleh semua pihak karena berhubungan dengan daerah” tegas pria asal Sila, Bima ini.

Menurut Kadri, berdasarkan paparan BPS, IDI NTB tahun 2018 mencapai angka 73,63. Angka ini mengalami penurunan 2,41 point dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 76,04. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”.

Bahkan data menunjukan, secara Nasional IDI NTB pada tahun 2017 menempati urutan ke 11 dari 34 Provinsi, di tahun 2018 turun meleset pada posisi ke 18 secara Nasional. “Kondisi ini memprihatinkan, maka harus disikapi dengan serius,” kata Akademisi UIN Mataram ini.


Sehingga menurutnya, Pemrov. NTB melalui Bakesbangpol bersama dengan semua pihak harus serius mendongkrak nilai IDI ini sampai kategori “Baik”. Langkah Bersama untuk sinergi membangun IDI harus dengan komitmen Bersama semua pihak, baik Pemerintah, Masyarakat dan partai politik.

Sebelumnya, Kepala Bidang dan Statistik Sosial (Kabidsos) BPS Prov NTB Arrief Chandra mengakui berdasarkan laporan dan data BPS bahwa IDI NTB tahun 2018 mengalami kemunduran. Penyebabnya ada beberapa aspek yaitu Indeks Aspek Kebebasan Sipil pada 2018 sebesar 78,28 turun 1,12 poin dibanding 2017 dan masuk kategori sedang.

Disamping itu, Indeks Aspek Hak-hak Politik  pada tahun 2018 sebesar 62,08, tidak berubah dibanding 2017 dan masuk kategori sedang. Dan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2018 sebesar 86,11  turun 7,87 poin dibanding 2017 yang masuk kategori baik.

Menurut Arrief, aspek kebebasan sipil turun poinnya, karena menurut indikator tersebut Pemerintah daerah masih mengatur kebebasan berkeyakinan masyarakat. Pemda membuat Perda tentang pelaksanaan berkaitan dengan ibadah. “Misalnya Perda tentang Zakat, Jum’at Khusuk, inilah penyebab IDI kita di NTB turun, kalau regulasi tersebut dikurangi maka nilai IDI NTB akan naik,” jelas Arif.

Sementara itu Sekda NTB yang diwakili Staf Ahli Gubernr NTB bidang Ekonomi dan Infrastruktur Drs, H. Lalu Syafii, MM mengajak semua tim Kelompok Kerja (Pokja) Bersama Bakesbangpoldagri Provinsi NTB untuk meningkatkan kerjasama dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pemanfaatan IDI NTB. Memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi IDI NTB dan Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data secara sistematis.

“Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, sebagai leading sektor harus membangun kerjasama dengan semua pihak, aparat keamanan, lembaga pemerintah lainnya, DPRD, LSM dan masyarakat dalam upaya meningkatkan IDI NTB,” harap Lalu Syafii didepan peserta Rakor, Rabu (20/11/2019) di Hotel Madani Kota Mataram. (Ige)

Tags: